KPU Larang Keras Parpol Pasang APK di Tempat Ibadah

KENDARINEWS.COM–Maraknya pemasangan Alat Peraga Kampanye (KPK) yang terpajang di tempat ibadah hingga fasilitas negara, memantik perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Melalui surat bernomor 766/PL.01.6-SD/05/2023, KPU mengimbau parpol peserta Pemilu 2024 untuk tidak memasang APK di tempat ibadah, hingga fasilitas negara. 

“Imbauan ini dalam rangka penertiban pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Ketua KPU Sultra Asril, Selasa (1/8). 

Asril menjelaskan, merujuk Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, mengatur bahwa Alat Peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum seperti tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan. 

“Termasuk tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum,” jelas Asril. 

Asril menyebut salah satu surat himbauan KPU RI tersebut pada angka 3 dijelaskan dalam rangka menjaga ketertiban penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024, partai politik atau kelompok masyarakat diimbau tidak memasang bendera partai politik, baliho, dan alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye pada tempat umum sebagaimana angka 2, termasuk fasilitas milik TNI/Polri, dan BUMN/BUMD, selama masa sebelum kampanye, dan masa Kampanye setelah selesai.

Namun demikian, kata Asril, partai politik bisa melakukan sosialisasi sebelum masa kampanye dan pendidikan internal. Aturan kampanye ini termaktub dalam PKPU Nomor 15 tahun 2023. Bunyi Ayat 1 Pasal 79 PKPU Nomor 15 Tahun 2023, Parpol peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu. 

“Namun peserta Pemilu untuk tidak menggunakan kalimat ajakan dalam sosialisasi, sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal 79. Dan pertemuan terbatas yang dimaksud mesti bersurat terlebih dahulu ke KPU satu hari sebelum kegiatan,” tandasnya. (ali/kn)

Tinggalkan Balasan