Partai Kembali “Digoyang”, Muh. Endang Minta Kader Demokrat Sultra Solid


–SBY : Jika Keadilan tak Datang, Kita Berhak Memperjuangkannya

KENDARINEWS.COM — Partai Demokrat kembali menghadapi guncangan yang mengkhawatirkan. Moeldoko, Kepala Staf Presiden (KSP) RI, diduga sedang melakukan manuver untuk mengambil alih kendali partai tersebut. Respons atas hal ini datang dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai tanggapan terhadap unggahan Profesor Denny Indrayana, seorang pakar hukum tatanegara, di platform media sosial Twitter. Profesor Indrayana mengungkapkan perihal upaya Moeldoko dalam mengambil alih Partai Demokrat melalui gugatan di Mahkamah Agung (MA). Herzaky Mahendra Putra, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, mengungkapkan hal ini melalui keterangan tertulisnya pada hari Senin (29/5) yang lalu.

Herzaky Mahendra Putra mengatakan SBY mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri. Menurut SBY, mengenai informasi adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi di Pemilu 2024, itu adalah kemunduran demokrasi.

“Tadi malam saya terima telepon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?” tanya SBY seperti dikutip Herzaky Mahendra Putra.

“Berdasarkan akal sehat. Sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali pihak Moeldoko kalah di pengadilan. Kalau ini terjadi, informasi adanya tangan-tangan politik untuk menganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yang sangat buruk,” sambung Herzaky menirukan pernyataan SBY.

Herzaky yang juga Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat itu menambahkan
SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, menegakkan kebenaran dan keadilan. “Indonesia bukan negara “predator” (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah selalu kalah,” tegasnya.

Masih kata Herzaky, SBY juga mengimbau kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko dan selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” pungkas SBY ditirukan Herzaky.

Terpisah, Ketua Partai Demokrat Sultra, Muhammad Endang SA mengatakan, upaya PK yang ditempuh KSP Moeldoko adalah sebuah upaya “perampokkan”. Pasalnya, kata Muh.Endang, secara hukum, Partai Demokrat dalam nahkoda Ketua Umum AHY merupakan kepengurusan yang sah dan diakui oleh negara.

Oleh karena itu, dirinya sudah menginstruksikan seluruh kader diseluruh Sultra agar tetap solid dan tidak mudah terpengaruh provokasi dari pihak manapun. “Partai Demokrat Sultra solid mendukung pimpinan tertinggi Ketua Umum AHY dan Majelis Tinggi sekaligus pendiri Partai Demokrat Bapak SBY,” tegas Muh.Endang saat dikonfirmasi, Senin (29/5), kemarin.

Sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gejolak atau gangguan dari KSP Moeldoko, Muh.Endang mengaku dirinya bersama seluruh kader partai di Sultra telah menyampaikan surat perlindungan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang ditujukan kepada Ketua MA. “Kami sudah menyampaikan surat perlindungan hukum agar tetap terlindungi dari ancaman ‘perampokan’ KLB Moeldoko,” ungkap Endang.

Senada, Anggota DPRD Sultra dari Fraksi Demokrat, Jumarding meminta seluruh kader Demokrat tetap solid dan terpengaruh provokasi dari pihak manapun. Terlebih saat ini Demokrat bersiap mengikuti pesta demokrasi pada 2024.

“Kita harus bersatu, tetap solid. Demokrat itu hanya satu. Kami harap pihak yang sudah kalah agar legawa dan tidak memaksakan kehendaknya. Kita harus berpolitik santun agar demokrasi ini tetap terjaga,” pungkas Jumarding yang juga Wakil Ketua DPRD Sultra itu. (kn)

Demokrat Kembali “Digoyang”

Tinggalkan Balasan