Rp 2,3 Miliar APBD Mubar Biayai BPJS Ketenagakerjaan

KENDARINEWS.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) mendaftarkan 11.560 masyarakat kategori miskin di daerah itu sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Seluruhnya dibiayai Pemkab Mubar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Tagihan BPJS tersebut dibayar setiap bulan dengan besaran iuran setiap warga sebesar Rp 16.800. Jika diakumulasi selama setahun, maka besaran APBD yang digelontorkan untuk membiayai BPJS Ketenagakerjaan 11.560 warga Mubar sekira Rp 2,3 miliar. “Kita mulai mendaftarkan masyarakat mengikuti program BPJS ketenagakerjaan sejak 2022. Semua ini kita lakukan untuk mengurangi beban masyarakat. Yang mana data BPS 2022 jumlah masyarakat miskin di Mubar mencapai 13,86 persen atau 11.560, termasuk di dalamnya ada 2.450 warga kategori msikin ekstrem,” kata Penjabat (Pj) Bupati Mubar, Bahri kemarin.

Lanjut Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri itu pemerintah hadir untuk membantu meringankan beban masyarakat. Untuk itu Pemkab Mubar memberikan jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan pada seluruh warga msikin sebagai pekerja rentan. Sehingga dalam keseharian mereka bekerja mendapat jaminan sosial dari BPJS ketenagakerjaan. “Jadi dalam sehari-hari bekerja mereka mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kamatian,” ucapnya.

Selain masyarakat msikin, Pemkab Mubar juga mulai menyasar pegawai non PNS, dimasukkan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Dengan jumlah pegawai non PNS Mubar sebanyak 2.002 “. Seluruhnya juga dibiayai melalui APBD. “Hanya kemarin ada persoalan sedikit. Masih banyak pegawai non PNS kita yang masih ber KTP Muna. Sehingga saat kita mau membayar (iuran BPJS ketenagakerjaan, red) untuk 2.002 orang, tidak bisa. Makanya saya akan mengwajibkan semua non PNS Mubar ber KTP Mubar,” pungkasnya. (ahi/b)

Tinggalkan Balasan