KENDARINEWS.COM — Pembangunan kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton di Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), telah rampung sejak akhir 2021 lalu. Bangunan berkonstruksi dua lantai itu menghabiskan anggaran fisik kurang lebih Rp 9 miliar. Kemudian pada tahun 2022, Pemkab kembali menambah anggaran sebesar Rp 1,2 miliar untuk interior gedung. Sayangnya, meski sudah menghabiskan anggaran hingga RP 10 miliar lebih, fasilitas publik yang diproyeksi menjadi pundi pendapatan asli daerah (PAD) tersebut, belum bisa dimanfaatkan saat ini.
Kantor Penghubung itu tampak begitu megah. Selain kantor perwakilan, bangunan pengelola mess, Musala, rumah penjaga, garasi dan dapur, di komplek ini juga dibangun penginapan setara hotel. Selain itu letaknya pun sangat strategis yakni tepat di depan Rumah Sakit Jantung Sultra. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Buton, La Ode Aeta, mengatakan, kebutuhan paling penting di kantor perwakilan saat ini adalah air bersih.
“Kita sudah usulkan sumur bor dan kebutuhan lain diinduk (APBD 2023). Sudah didisposisi juga sama bupati. Tapi mungkin kondisi anggaran kita masih terbatas, mudah-mudahan bisa di perubahan,” katanya, Minggu (15/1). Olehnya itu, La Ode Aeta sangsi jika mess tersebut bisa digunakan tahun ini. Bila pun ada dana segar di APBD Perubahan, tetap saja 2024 baru bisa digunakan. “Rasanya agak sulit tahun ini. Mungkin tahun depan. Kita juga harapannya mau cepat,” terangnya.
Meski belum dioperasikan maksimal, kantor itu sudah mulai dikelola oleh Bapenda Buton. Kepala Unit bersama bendahara sudah stay di sana untuk melakukan pemeliharaan dan pengawasaan. “Baru dua orang, bendahara dan kepala mess,” tandas La Ode Aeta. (kn)
