oleh

Tentang Kebijakan Pusat Hapus Tenaga Honorer, Begini Kata Ketua DPRD Kota Kendari

KENDARINEWS.COM — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari Subhan menyatakan penghapusan tenaga honorer yang menjadi kebijakan pemerintah pusat akan menimbulkan masalah di daerah.

Tidak saja pekerjaan bagi tenaga honorer tetapi juga pelayanan terhadap masyarakat. Seperti di pendidikan yang sebagian masih berstatus honorer. Subhan mengatakan seandainya keputusan itu hanya untuk menghentikan penerimaan tenaga honorer untuk 2023 mungkin masih bisa diterima.

“Kalau umpannya yang ada saja tidak ada penambahan, kami masih bisa bernapas lega,” ucap Subhan kepada JPNN.com di Kantor DPRD Kota Kendari, Selasa (21/6). Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) atas kebijakan penghapusan honorer. “Untuk memberikan penjelasan dengan kondisi daerah kita,” katanya.

Subhan menyatakan bahwa pihaknya akan tetap memperjuangkan nasib tenaga honorer di Kota Kendari. “Kami tidak siap untuk kehilangan tenaga honorer,” jelasnya. (jpnn/kn)

Komentar

Tinggalkan Balasan