oleh

Entaskan Kemiskinan Ekstrem dan Food Estate, Bahri Bakal Anggarkan BLT APBD

Jalankan Perintah Presiden Dalam Rangka Penuntasan Kemiskinan Ekstrim dan Food Estate

KENDARINEWS.COM — Berbagai program dalam rangka penuntasan kemiskinan terus dijalankan oleh pemerintah pusat. Salah satunya melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD). Sayangnya hal itu belum sepenuhnya mengakomodir seluruh masyarakat miskin yang ada. Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mubar berencana akan mengalokasikan anggaran BLT melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Penjabat (Pj) Bupati Mubar, Bahri mengatakan program BLT APBD yang akan dijalankan dalam rangka menindak lanjuti perintah presiden. Yaitu berkaitan dengan
penuntasan kemiskinan ekstrim dalam masyarakat. “Ada tiga perintah presiden. Pertama mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatanya, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan,” ujar Bahri saat ditemui usai rapat bersama kepala desa se Kabupaten Mubar Senin (20/6).

Sebenarnya implementasi perintah presden itu telah dijalankan oleh pemerintah desa. Melalui DD pemerintah desa menyediakan BLT bagi masyarakat miskin. Hanya saja masih ada masyarakat yang tidak terakomodir karena kondisi anggaran yang terbatas. “di desa ada yang namanya BLT DD untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun ternyata anggaranya dibatasi hanya sampai 40 persen dari DD. Makanya ada kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria BLT DD ataupun kriteria kemiskinan ekstrim yang tidak didanai dari BLT DD. Sehingga itu menjadi tanggung jawab kita (daerah,red) untuk mendanainya melalui BLT APBD,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada seluruh kepala desa yang ada di Mubar untuk melakukan pendataan masyarakat yang tidak masuk dalam penerima BLT DD. Sehingga semua bisa diketahui dan ditindak lanjuti untuk dimasukkan dalam daftar KPM BLT APBD. “Saya ingin tahu berapa potensi KPM nya. Desa segera melakukan pendataan dan musyawarah kemudian dilaporkan ke camat. Nanti camat sampaikan ke saya dan selanjutnya saya akan dudukkan bersama Dinas Sosial dengan Dukcapil untuk kita padankan dengan NIK. Setelah itu kita tetapkan sebagai kelompok penerima BLT APBD,” jelasnya.

Selain program penuntasan kemiskinan ekstrim, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kemedagri itu juga menyampaikan dua program penting untuk dijalankan pemerinta desa. Keduanya berkaitan dengan dukungan ketersedian pangan daerah yaitu sektor pertanian. “Ini juga dalam rangka menindaklanjuti perintah presiden untuk menciptakan “food estate” (pengembangan pangan skala luas secara terintegritas mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan, red). Untuk mendukung ketersediaan pangan melalui memanfaatkan lahan-lahan yang tersedia,” ucapnya.

“Makanya saya minta para kepala desa agar untuk mendata potensi pangan di daerahnya. Mislanya untuk penanaman padi berapa hektar, jagung dan juga sawi. Karena semua ini berkaitan dengan pemberian peralatan pertanian. Misalnya seperti jagung butuh jonder, dan alat pengering,” pungkas Mubar satu itu. (ahi)

Komentar

Tinggalkan Balasan