Sempat Menuai Polemik, Bahri Akan Kembalikan Pejabat Nonjob

KENDARINEWS.COM — Mantan Bupati Muna Barat (Mubar), Achmad Lamani melakukan rotasi mutasi 169 pejabat berbagai tingkatan diakhir masa jabatanya beberapa waktu lalu. Hal itu kemudian menuai polemik karena dari rotasi mutasi yang dilakukan terdapat empat pejabat eselon II yang dinonjob. Kini, persoalan tersebut mendapat kejelasan setelah adanya Penjabat (Pj) Bupati Mubar, Bahri. Bahri memastikan bahwa persoalan itu menjadi salah satu atensinya untu segera diselesaikan. Para pejabat yang dinonjob akan dikembalikan ke jabatan semula.

“Saya kira itu sudah menjadi atensi saya karena Undang-Undang nomor 5 tentang ASN sudah sangat jelas, dimana di situ ada fungsi Komsi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN di situ sudah mengeluarkan surat rekomendasi. Kewajiban seorang kepala daerah adalah mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya harus mengembalikan semua SK yang dimaksud,” kata Bahri saat ditemui disela-sela menerima sambutan masyarakat atas kedatanganya di Mubar.

Lanjutnya, SK yang sudah diterbitkan oleh mantan Bupati Mubar, Achmad Lamani bisa saja dianulir. Apalagi jika penerbitan SK dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Meski begitu pihaknya memastikan bahwa tindakan yang diambil dengan mengembalikan pejabat yang dinonjob bukan berarti ia akan membebtuk kabinet baru. “Saya ke sini tidak membawa kabinet. Kabinet saya adalah yang saat ini sudah ada. Saya hanya mengembalikan saja sesuai rekomendasi KASN. Karena kalau tidak melaksanakan rekomendasi KASN maka saya melanggar peraturan perundang-undangan. Maka saya harus tegakkan itu,” tegasnya.

Mengenai perumusan pengembalian pejabat yang mengalami rotasi dan mutasi serta nonjob pada akhir masa jabatan Achmad Lamani, Bahri menyerahkan sepenuhnya kepada Sekda Mubar, LM. Hesen Tali. Ia meminta agar hal itu segera ditindak lanjuti sehingga polemik tersebut segera terselesaikan. “Selanjutnya saya sudah serahkan kepada pak sekda untuk menyusunnya sesuai jurusan, pangkat, dan golongan. Saya sudah perintahkan pak sekda untuk menyusun kembali dan mengembalikan,” ucapnya.
Kata dia, meskipun kebijakan yang diambil berdasarkan perintah KASN, namun pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Tetapi saya harus meminta izin Mendagri dan gubernur karena tugas saya tidak boleh mutasi. Saya akan laporkan dan kalau memang itu perintah undang-undang maka kita harus lakukan sekaligus kita menata birokrasi,” ungkapnya.

Ia, menambahkan, agar dalam penyusunan dan pengembalian pejabat yang dinonjob tidak merugikan salah satu pihak. Dalam artian dalam menindak lanjuti perintah KASN agar tidak melahirkan pejabat baru yang dinonjob. “Silahkan disusun kembali. Jangan ada nonjob. Jangan dapurnya orang digangu. Karena bukan tipe saya mematikan dapurnya orang. Tetapi mari kita tata dengan tidak merugikan pihak-pihak lain. Pokoknya kita makan,makan sama-sama. Sejahtera bersama tanpa harus menyakiti,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Mubar, LM. Husen Tali mengungkapkan apa yang menjadi arahan dan perintah Pj Bupati akan segera ditindak lanjuti. Bersama tim, pihaknya akan segera menyusun ulang segala administrasi untuk mengembalikan pejabat yang mengalami rotasi dan mutasi termasuk yang dinonjob. “Kita siap bekerja, menyusun lalu hasilnya kita presentasekan kepada beliau (Pj Bupati). Mudah-mudahan kita bisa jangkau semuanya (seluruh pejabat yang dirotasi dan dimutasi,red). Kita upayakan secepatnya, karena lebih cepat lebih baik,” pungkasnya.

Sekedar diketahui total keseluruhan pejabat yang dirotasi dan dimutasi diakhir masa jabatan Achmad Lamani pada 30 April 2022 sebanyak 169 orang yang terbagi dalam jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas  dan jabatan fungsional. Kemudian dalam rotasi dan mutasi tersebut terdapat empat pejabat eselon II yang dinonjob yaitu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Mubar, La Ode Mahajaya, Kepala Dinas Perhubungan Mubar, La Ode Hanafi, Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian, Raden Djamun Sunjoto, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Abdul Nasir Kola. Keempat pejabat eselon dua itu dinonjob dan “diparkir” jadi staf. (ahi)

Tinggalkan Balasan