KENDARINEWS.COM — Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 Kabupaten Buton dibuka resmi Bupati La Bakry, Senin (21/3). Kepada semua jajarannya, Ketua Golkar Buton itu menekankan pentingnya memilih program prioritas yang benar-benar primer bagi masyarakat. Program prioritas dimaksud harus berangkat dari usulan warga secara langsung, baik itu yang disampaikan melalui Musrenbang tingkat kecamatan maupun Reses anggota dewan.
“Ada 1088 usulan masuk di OPD untuk kegiatan 2023 nanti. Begitu banyak suara rakyat yang harus kita seleksi, seleksi kita juga tetap harus merujuk pada RPJMD,” katanya.
La Bakry juga menyebut jika kepemimpinannya di negeri Butuni akan berakhir 5 bulan lagi. Dalam jangka waktu tinggal sedikit itu, Ia ingin memaksimalkannya untuk mewariskan patron kinerja untuk pelanjutnya dimasa mendatang.
“Saya ingin meletakkan kerangka kokoh untuk penjabat Bupati nanti, apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum tuntas itu gampang kelihatan dan dilanjutkan,” ungkap dia dalam arahannya.
perjuangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah memang tidak mudah. Sebab ada begitu banyak usulan program dari bawah, namun tidak berbarengan dengan ketersediaan anggaran. “Kita berbeda dengan Jakarta sana, mereka justru bingung uangnya mau dikemanakan, kita sebaliknya ada rencana tapi tidak ada uang, tapi itulah tantangan kita bersama, yang penting kita berbuat yang terbaik dulu,” tambahnya.
Salah satu cara meningkatkan kapasitas fiskal daerah kata dia dengan memaksimalkan potensi PAD. Nah, Buton punya tambang aspal terbesar di dunia. Sehingga jika potensi itu mampu dikonversi menjadi peluang menggenjot PAD oleh daerah, maka tidak mustahil Buton akan menjelma menjadi kawasan bisnis terbesar di Indonesia Timur.
Untuk itu, diapun menginstruksikan kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Mainawa Buton untuk mulai melihat peluang itu. Menurutnya, mulai saat ini, Perumda sudah harus membangun komunikasi dengan para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk bicarakan kerjasama daerah.
“Perumda ini sudah harus membangun koordinasi dengan pemilik IUP. Minta saham minimal 5 persen. Kelola sumber PAD nya, karena kita punya tambang besar tapi income ke daerah tidak maksimal,” kata La Bakry.
Dulu lanjutnya, banyak Perda pungutan yang dibuat pemerintah daerah. Namun oleh pusat diperintahkan dicabut. Sehingga, mesti ada upaya lain agar income ke daerah tetap diperoleh tanpa harus menabrak aturan. “Nah peluang itu ada di Perumda, kalau kerjasama itu bisa,” tambahnya.
Menurut dia, alangkah anehnya jika 1 IUP menguasai 1000 hingga 1500 hektar lahan, tapi masyarakat tidak merasakan dampaknya melalui PAD itu. “Ada lahan kita dikuasai 1000 sampai 1500, tapi kita tidak ngapa-ngapain. Itu kan gimana ya,” tambahnya.
Jika Perumda join dengan perusahaan tambang, ia sangat yakin Buton akan melaju pesat perkembangannya. Sebab, meski pelan progres pemanfaatan aspal buton terus meningkat. Sehingga akan ada waktunya aspal kembali jaya. “Kalau jalan Kabungka-Lawele sudah selesai, pelabuhan Nambo sudah selesai, bukankah itu momentum bagi kita semua,” terangnya.
Jika itu terwujud maka bukan hanya kesejahteraan masyarakat yang bisa diangkat, tetapi para pegawai juga bisa ikut menikmatinya melalui skema kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sebab salah satu barometer pemberian TPP adalah seberapa besar PAD daerah itu. “Kalau PAD naik, bisa TPP kita ambilkan dari situ untuk dinaikan,” ujarnya.
Lebih dari itu, dia melanjutkan jika selama ini, Ia tidak terpaku dengan APBD murni saja dalam kiatnya membiayai pembangunan. Tetapi juga getol membidik anggaran pusat dan provinsi. Dua agenda prioritas pemerintah daerah saat ini sudah masuk dalam draf kegiatan nasional tahun 2023 yakni pembangunan pelabuhan Nambo dan pembangunan jalan Labungka-Lawele. “Kenapa ini prioritas, karena mendukung pemanfaatan aspal Buton, ini sudah mendapat dukungan presiden,” lanjutnya.
Selama kepemimpinannya juga, La Bakry mengesampingkan kebutuhan pemerintah yang bersifat ‘boleh tidak ada’ misalnya kantor yang megah atau fasilitas mobil dinas. Ia lebih mengutamakan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat.
“Silahkan di cek, banyak kantor yang plafonnya sudah bocor, bahkan kalau ada tamu daerah kita kesulitan carikan mobil, itu karena kita lebih prioritaskan pembangunan jalan di pelosok-pelosok dulu,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Buton Hariasi Salad memuji kepemimpinan La Bakry selama 4 tahun lebih. La Bakry kata dia sudah mempersembahkan karya nyata untuk Buton. Terbukti Ia beberapa kali mendapat penghargaan nasional.
“Pak bupati sudah beberapa kali menjadi tokoh atau kepala daerah terbaik nasional, yang terbaru tokoh kebudayaan dari PWI pusat dan menjadi satu-satunya di Indonesia Timur. Kalau nasional saja mengakuinya, kita lebih-lebih lagi orang Buton,” kata politisi partai Golkar ini.
Lebih lanjut, Hariasi juga mengapresiasi hasil pemeriksaan BPK dengan Opini WTP yang tak pernah lepas dibawah kendali La Bakry. Dimana Buton sudah 8 kali meraihnya. “Itu juga bukti konsistensi seorang pemimpin,” tegasnya.
Di sela-sela pelaksanaan Musrembang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buton menggelar pameran mini bagi para pelaku UKM/UMKM, di gedung Takawa. Kepala Bappeda Buton, Ahmad Mulya mengatakan pameran itu untuk memfasilitasi para pelaku UKM/UMKM dalam mengenalkan produk-produk yang dihasilkan. Mulai dari potensi kerajinan, perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan, termasuk produk-produk inovasi dari masyarakat ditampilkan.
“Semua Kecamatan kami undang untuk mempromosikan produk UMKM di daerahnya masing-masing, ini bentuk dorongan pemerintah memotivasi pelaku usaha juga,” katanya.
Untuk diketahui, Musrenbang itu turut dihadiri oleh Kepala Bappeda Sultra J.Robert yang diwakili oleh Kepala Bidang Ekonomi dan SDM Bappeda Sultra, Eka Paksi. Tampak pula ada Sekda Buton La Ode Zilfar Djafar, Kapolres Buton AKBP Gunarko, Kajari Buton Ledrik Takaendengan, kepala BPN Buton Yusuf, dan seluruh kepala OPD lingkup Pemkab Buton. (lyn/adv)
