KENDARINEWS.COM — Desain arah pembangunan Kabupaten Buton Utara (Butur) tahun 2023 telah tuntas disusun. Bupati Butur, Muh. Ridwan Zakariah, bahkan telah menjabarkan secara detail dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dan penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Aula Bappeda, akhir pekan lalu. Pembenahan infrastruktur dasar masih menjadi prioritas utama. Kegiatan Musrenbang turut dihadiri Kepala Bappeda Sultra, Johanes Robert, Ketua LPPM Universitas Halu Oleo, La Aba dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Muh. Ridwan Zakariah mengungkapkan, forum Musrenbang menjadi rangkaian sistem perencanaan nasional dan media komunikasi serta koordinasi para pemangku kepentingan untuk upaya sinkronisasi juga sinergitas dalam perencanaan pembangunan. “Dengan melihat potensi peluang dan tantangan yang kita hadapi, rasa kebersamaan untuk mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat telah menjadi konsensus kita bersama sejak ditetapkannya visi dan misi kepala daerah dalam mewujudkan Buton Utara yang maju, adil dan sejahtera,” tegasnya, kemarin.
Menurutnya, melihat potensi sumber daya alam yang dimiliki, maka kinerja ekonomi daerah masih bisa dioptimalkan dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas. “Untuk itu dibutuhkan percepatan peningkatan kualitas infrastruktur agar aktifitas produksi bisa lebih efisien, sehingga komoditas memiliki nilai jual yang kompetitif dan menguntungkan bagi masyarakat,” terang Ridwan Zakariah. Butur-1 itu menjabarkan, rencana program prioritas Pemkab pada tahun 2023 adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar, peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan. Kemudian, tata kelola pemerintahan yang baik dan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar untuk mendukung konektivitas antar wilayah.
Sementara itu Kepala Bappeda Sultra, Johanes Robert, mengatakan, Musrenbang merupakan agenda strategis dalam menyelaraskan program prioritas pembangunan daerah dengan sasaran hingga arah kebijakan di tingkat nasional. Tentunya, dalam Musrenbang diharapkan bisa menampung segala aspirasi masyarakat maupun stakeholder terkait. “Terkait dengan pemulihan ekonomi daerah dan permasalahan kemiskinan, ini harus jadi fokus utama. Juga kapasitas infrastruktur dasar dan wilayah terutama pada infrastruktur penunjang sektor unggulan,” tandasnya. (b/had)
