Fraksi Golkar DPRD Butur Sepakati Usulan Raperda  Minuman Keras

KENDARINEWS.COM –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) telah menerima 7  dokumen rancangan peraturan daerah (Raperd) inisiatif eksekutif dan 4 inisiatif lembaga legeslatif setempat. DPRD Butur bergerak cepat  melakukan pembahasan untuk mengesahkan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah di Gedung Serba Guna Parlemen Butur, Jumat (14/01/2022).  Fraksi  Partai Golongan Karya (Golkar) mendukung diterbitkannya peraturan daerah terkait pengendalian minuman keras dan obat-obat terlarang di daerah berjuluk Lipu Tinadeakono Sara.

Ketua Fraksi Golkar, Abdul Mustarif Saleh saat membacakan pandang fraksi menyepakati rancangan peraturan daerah terkait minuman keras

Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Abdul Mustarif Saleh mengungkapkan, raperda inisiatif DPRD  tentang pengendalian minuman keras yang telah disempurnakan menjadi Raperda tentang minuman beralkohol. Telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 tahun 2019 tentang perubahan keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 /M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

” “Untuk mewujudkan Kabupaten Buton Utara  lebih tertib dan aman, mengingat maraknya tindakan kriminalitas yang terjadi disebabkan oleh minuman beralkohol. Demikian pula Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya karena dapat merusak masa depan pengguna dan generasi selanjutnya baik penjual, pengedar, maupun pemakai itu sendiri. Fraksi Golkar mendukung penuh dijadikan peraturan daerah,” ujar Ketua Fraksi Golongan Karya, Abdul Mustarif Saleh saat menyampaikan pandangan fraksi di Gedung Serba Guna DPRD Butur  

Ketua DPRD Butur, Diwan saat menerima pandangan fraksi Partai Golkar

Selain itu, Fraksi Golkar memandang  Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan, sangat dibutuhkan merupakan upaya yang terintegrasi dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan ibu dan anak. Baik kebutuhan biologis, pendidikan dan bebas dari kekerasan.  Hal ini juga sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak.

.Anggota DPRD Butur saat mengikuti rapat pandangan fraksi terkait usulan peraturan daerah.

 Politikus Partai Golkar itu menanggapi, mengenai Penyertaan Modal Pemerintah kepada pihak ketiga yang didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah diharapkan dapat memberikan nilai plus kepada daerah baik secara moril maupun materil. Bank Sultra diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi iklim investasi sehingga pembangunan di Kabupaten Buton Utara dapat tumbuh dan berkembang maju dan sejahtera.

“”Kemudian, terkait  Raperda tentang Pertanahan, maka diharapkan menjadi solusi penyelesaian sengketa atas tanah di masyarakat akan terselesaikan dengan baik, sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pada prinsipnya adalah harus ada harmonisasi hukum antara Undang-Undang maupun Peraturan organiknya,” tandasya. (had)

Tinggalkan Balasan