KENDARINEWS.COM– Nama-nama penerima bantuan sosial (Bansos) di Konawe terus diverifikasi. Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah melakukan proses pemadanan data warga penerima, seperti bantuan sosial tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan pangan non tunai (BPNT).
Sinkronisasi data tersebut ditengarai menyebabkan sebagian warga tak lagi menerima Bansos dari pemerintah.
Informasi itu disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Konawe, Agus Suyono. Ia membenarkan sebagian warga Konawe yang dahulu menerima bantuan, kini harus sedikit bersabar. Namun menurutnya hal itu takkan berlangsung lama. Suatu saat apabila data kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sudah terdeteksi, maka akan segera menerima kembali sebagai keluarga penerima manfaat (KPM).
“Itu masih dalam proses pemadanan dan disebut dengan tunda bayar. Memang sekarang ini, ada tiga masalah terkait DTKS. Ada namanya yang tidak sesuai dengan KTP, ada tak sesuai dengan ID-nya, juga tidak sama dengan nomor induk kepala keluarga (KK)-nya,” ujar Agus Suyono, ditemui di kantornya, akhir pekan lalu. Ia menyebut, saat ini masih ada sekira 7 ribu data KPM di Konawe yang belum sinkron antara data kependudukan dengan DTKS.
Kemungkinan, KPM inilah yang masih ditunda penyaluran Bansosnya, sambil menunggu hasil pemadanan data oleh pusat.
Selain itu, penerima Bansos di Konawe tahap pertama berjumlah 21.722 KPM. Semuanya juga mendapat bantuan beras PPKM seberat 10 kilogram untuk setiap keluarga. “Ini lagi ada yang sementara kita siapkan untuk dibagikan pada 6.528 KK. Sasarannya keluarga penerima PKH, BST dan BPNT murni,” ungkap mantan Kepala SMAN 1 Wawotobi tersebut. (c/adi)
