–Bupati Buton La Bakry Lobi Wakil Menteri Desa PDTT–
Bahas Peningkatan Infrastruktur dan Pemenuhan Hak Kepemilikan Lahan
KENDARINEWS.COM — Bupati Buton La Bakry tak surut semangat membangun sinergi bersama pemerintah pusat. Tak kenal waktu dan lelah, satu per satu, kementerian dan lembaga didatangi Bupati La Bakry sembari membidik program-program pusat untuk dibawa ke Kabupaten Buton. Tadi malam, Buton-1 ini menemui Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT). Visi yang dibawa menguatkan peran keberadaan transmigran di Kabupaten Buton.
“Malam ini kami audience dengan Wakil Menteri Desa PDTT dalam rangka sinkronisasi program terkait satuan pemukiman transmigrasi di Kabupaten Buton tahun 2022 nanti,” ujar kepada Kendari Pos melalui sambungan telepon dari Jakarta, Selasa (8/6) malam.
Menurut Bupati La Bakry, melihat respons Wamen yang sangat positif, membuatnya semakin optimistis akan mendapat dukungan dalam upaya mendorong kesejahteraan transmigran di Tanah Wolio. Mulai dari peningkatan infrastruktur hingga pemenuhan hak kepemilikan lahan. “Wakil menteri sangat merespons. Bahkan bulan September nanti beliau berencana meninjau langsung 10 satuan kawasan pemukiman transmigrasi kita,” tambah Bupati La Bakry.
Masih melalui sambungan telepon dari Jakarta, Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton, Taufik Tombuli mengatakan ada beberapa poin penting yang menjadi arahan wakil menteri setelah pertemuan itu. Diantaranya, Pemkab diinstruksikan mendata kembali transmigran di Buton, dan memetakan potensi kawasan.
“Di Buton itu sudah banyak transmigran. Misalnya kita ambil sampel sejak 2011, kita diminta mendata kembali mereka siapa saja yang belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang ditempati. Secapatnya itu kita akan tindaklanjuti, sekaligus juga dengan peta potensi kawasan transmigrasi lainnya,” ujar Taufik Tombuli kepada Kendari Pos, tadi malam.
Tahun 2020, Dinas Transmigrasi Buton membagikan sekira 300 SHM di kawasan transmigrasi baru UPT Lapokamata Kecamatan Lasalimu Selatan. “Masih ada lagi SHM yang akan diterbitkan dan ini berproses terus setiap tahun. Tapi arahan wakil menteri bahwa kalau bisa jangan hanya SKP baru, kami diminta mengidentifikasi semuanya,” tambah Taufik Tombuli.
Pemkab Buton memang berkomitmen memberikan perhatian lebih pada transmigrasi. Selain mendorong percepatan penerbitan SHM, Pemkab Buton juga meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar seperti air bersih. Untuk diketahui, Buton satu kawasan transmigrasi yaitu kawasan Lasalimu yang terdiri dari tiga satuan kawasan pemukiman (SKP) yakni SKP A Kec.Lasalimu, SKP B Kec. Lasalimu Selatan dan SKP C Kec. Wolowa/Siontapina. Saat ini Pemkab Buton juga mengusulkan dua kawasan transmigrasi baru yakni Talaga Baru Kecamatan Lasalimu dan Kumbewaha di Siotapina. (lyn/b)
