KENDARI, KENDARINEWS.COM–Praktik korupsi sama halnya kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Tindakan rasuah itu menjadi musuh bersama di negeri ini. Upaya pencegahan perilaku koruptif menjadi tugas semua elemen bangsa. Pemprov Sultra dalam kendali Gubernur Ali Mazi berkomitmen mencegah dan memberantas potensi korupsi di Sultra.
Gubernur Sultra, Ali Mazi tak henti-hentinya menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra agar jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang dapat merugikan (keuangan) negara. Upaya ini juga diperkuat melalui kegiatan seminar strategi pencegahan korupsi lingkungan pemerintah daerah se-Sultra yang digelar di Hotel Claro Kendari, Senin (12/4/2021).
Upaya pencegahan lainnya yang dilakukan pemerintahan Ali Mazi adalah penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Pemprov Sultra secara masif dan berkesinambungan. “Ini sudah kami lakukan. Terlebih untuk mencapai pemerintahan yang bersih tentunya tidak hanya membutuhkan antusiasme yang kuat. Namun sebuah tekad dengan wujud yang nyata demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), ” kata Ali Mazi saat membuka seminar di hadapan para kepala daerah se-Sultra dan Plt. Direktur Koordinator Dan Supervisi penindakan dan Pencegahan wilayah IV KPK RI, Niken Ariati.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi beberapa tahun terakhir yang dilakukan KPK merupakan salah satu upaya nyata dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. “Tentunya saya sebagai kepala daerah telah menindaklanjuti dan menekankan kepada seluruh OPD, bahkan kita juga diminta membuat pakta integritas bersama OPD dan saya sudah lakukan itu,”jelas Gubernur Ali Mazi.
Upaya ini ditempuh Pemprov Sultra agar OPD-OPD tidak melakukan hal-hal yang dapat bersifat merugikan negara. “Pencegahan dilakukan agar jangan sampai ada kerugian terhadap belanja uang negara. UU memerintahkan kita membelanjakan uang negara namun jangan ada penyimpangan,” tegas Gubernur Ali Mazi.
“Kalau kelak ada dugaan, itu sudah menjadi domain para penegak hukum. Kita serahkan kepada mereka agar melakukan pengkajian dan penelitian tentang kebenaran laporan. Sebab penegak hukum bakal bekerja seadil-adilnya untuk kepentingan daerah, bangsa dan negara. Namun kita upayakan di Sultra agar selalu bebas dari tindakan korupsi,” sambung Gubernur Ali Mazi.
Sementara itu, Plt. Direktur Koordinator dan Supervisi Penindakan dan Pencegahan Wilayah IV KPK RI, Niken Ariati mengatakan, upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari pimpinan. Transparansi menjadi upaya penting dalam mencegah hal-hal yang dapat merugikan negara. “Berdasarkan data, transparansi di Pemprov Sultra saat ini makin meningkat. Terlebih dalam Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK, Pemprov Sultra menunjukkan peningkatan dalam upaya transparasi,” ujarnya.
Niken menjelaskan, KPK berharap ke depannya ada pemeriksaan khusus dilakukan dalam indikator MCP pada area penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di setiap daerah. “Hasil pemeriksaan itu dilaporkan kepada kami. Selain itu probity audit (penilaian secara independen) juga selalu kami tekankan kepada seluruh OPD tetapi ini agak sulit. Padahal ini sangat penting. Terlebih dalam konteks pencegahan korupsi, ini (probity audit) penting dilakukan. Kami harap ke depan Pemda di Sultra lebih menekankan itu,” tutup Niken.(rah/b)
