Kementerian Desa PDTT Tinjau Kawasan Mutiara
RAHA, KENDARINEWS.COM–Bupati Muna, LM. Rusman Emba konsisten mengembangkan kawasan transmigrasi Muna Timur Raya (Mutiara). Rusman mengatakan, kawasan Mutiara akan dikembangkan dengan konsep trans science teknopark. Detail Engineering Designnya bahkan telah digarap Kementerian dan Universitas Gajah Mada tahun 2019 lalu. Pengembangan konsep itu hanya sedikit tertunda akibat pandemi Covid-19. Namun ia berharap, gagasan besar itu dilanjutkan tahun ini agar mimpi melihat Mutiara menjadi kawasan transpolitan pertama di Indonesia bisa segera terwujud.
Bupati Muna dua periode itu menambahkan, kawasan Mutiara masih membutuhkan dukungan infrastruktur utamanya jalan provinsi yang saat ini rusak parah dan tambahan sarana transportasi kapal fery yang representatif. Ia meminta Kementerian agar memberikan lebih banyak alokasi anggaran untuk mendukung pengelolaan pertanian, perikanan dan investasi. “Kita ingin menciptakan pusat ekonomi baru di Muna Timur,” ujarnya dalam pertemuan dengan transmigran dan Pemkab Muna di Balai Desa Raimuna, Maligano, Senin (5/4/2021).
Dirjen P2KT, KemenDes-PDTT, Aisyah Gamawati (duduk, dua kanan) dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae (duduk, dua kiri).
LA ODE ALFIN / KENDARINES.COM
Pengembangan kawasan transmigrasi Muna Timur Raya (Mutiara), Kabupaten Muna didukung penuh pemerintah pusat. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pembinaan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Aisyah Gamawati dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae meninjau langsung progres pembangunan kawasan transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 2017.
Kunjungan Dirjen P2KT Kementerian Desa PDTT didampingi langsung empat pejabat tinggi lingkup Kemen-PDTT. Masing-masing Direktur Perencanaan Transmigrasi, Bambang, Sekretaris Dirjen P2KT Sigit, Direktur Pengembangan Desa dan Pedesaan, Dewi dan Direktur Pengembangan Ekonomi dan Investasi, Sahrul. Nama terakhir merupakan putera daerah Kab.Muna. Dirjen memboyong empat Direkturnya sebagai wujud keseriusan mengembangkan kawasan Mutiara sebagai percontohan nasional.
Dirjen P2KT Kementerian Desa PDTT, Aisyah Gamawati mengatakan saat ini pemerintah pusat telah menetapkan 52 kawasan transmigrasi ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional periode 2019-2024. Tiga kawasan diantaranya berada di Sultra yakni unit transmigrasi di Konawe, Konawe Selatan dan Muna. Hal yang membanggakan ialah Muna Timur Raya ditetapkan menjadi percontohan dari 52 kawasan tersebut. “Kawasan transmigrasi di sini akan selalu menjadi prioritas,” ujarnya.
Aisyah meminta agar pengembangan kawasan Muna Timur Raya dilakukan dengan konsep kolaboratif dengan melibatkan Pemkab Muna, Pemprov Sultra, transmigran dan masyarakat lokal. Kementerian Desa PDTT selalu siap membantu mengalokasikan anggaran pengembangan.
Dalam kunjungan tersebut, Dirjen P2KT Kementerian Desa PDTT, Aisyah Gamawati dan empat direkturnya juga menyempatkan diri menyambangi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Raimuna dan berdialog dengan transmigran.
Aisyah Gamawati mengaku mengapresiasi kerukunan dan sinergi yang terjalin baik antara transmigran dan masyarakat lokal. Hal itu merupakan tujuan paling mendasar dari program transmigrasi. Sasaran transmigrasi juga untuk
meningkatkan produktifitas, membangun kemandirian serta mewujudkan integrasi di pemukiman transmigrasi.
Statistik secara nasional, 1.529 desa, 454 kecamatan, 414 kabupaten dan 2 ibukota provinsi telah dibentuk dari hasil penempatan program transmigrasi. Itu artinya kawasan transmigrasi terbukti telah mendorong pusat produksi baru dan berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah. “Sehingga kita berharap ke depan Muna Timur juga dapat menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Kab. Muna bahkan nasional,” terangnya.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae mendorong Pemkab Muna menyiapkan program pemberdayaan bagi warga transmigran terutama di sektor budidaya dan ekonomi, selain fokus mengurus masalah infrastruktur fisik. Ia juga memastikan akan mengawal alokasi anggaran untuk kawasan Mutiara utamanya menyangkut peningkatan jalan menuju kawasan.
Sebab menurut Ridwan Bae, saat ini akses jalan khususnya ke UPT Raimuna masih belum memadai, meski kewenangan jalan dimaksud berada di provinsi. “Kalau perubahan UU Jalan nomor 24 sudah terwujud, maka jalan desa, kabupaten dan provinsi bisa dibenahi pakai APBN. Sehingga jalan di Mutiara ini bisa segera ditingkatkan. Saya juga minta Ibu Dirjen selalu memberi prioritas untuk kawasan Mutiara ini,” imbuhnya.
Kepala Dinas Transmigrasi Sultra, LM Ali Haswandy menyebutkan pengembangan transmigrasi di Sultra sudah dilakukan sejak 1968. Hingga kini 235 UPT sudah dibangun dengan total 54 ribu KK dan 200 ribu jiwa. Saat ini tersisa 10 satuan pengembangan transmigrasi yang masih jadi binaan Dinas dengan 1.543 KK.
Tahun ini, tambahan penempatan hanya diterima dua daerah yakni 75 KK di Konawe dan 100 KK di Muna. Kendala umum yang dihadapi transmigran ialah infrastruktur jalan ataupun sengketa lahan. Ia berharap, masalah itu menjadi perhatian Kementerian. “Kami berharap di Mutiara masalah itu bisa diantisipasi sehingga pengembangannya tidak terkendala,” tuturnya.
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Muna, Fajaruddin Wunanto mengatakan kawasan transmigrasi Muna Timur Raya atau disingkat Mutiara merupakan wilayah lima kecamatan yakni Maligano, Batukara, Wakorumba Selatan, Pasir Putih dan Pasikolaga. Luasannya mencapai 30.578 hektar. Ada empat unit pemukiman transmigrasi di kawasan itu yakni Raimuna dengan 180 Kepala Keluarga (KK) transmigran, Pohorua 150 KK, Labunia 200 KL dan Wakorumba 200 KK. Potensi yang sudah dikembangkan khususnya di Raimuna ialah padi ladang dan jenis komoditi pertanian lain. “Kawasan ini juga sangat strategis karena diapit Kabupaten Butur, Konawe Selatan, Baubau, Buton dan Buton Selatan. Sehingga peluang menjadi pusat pertumbuhan sangat terbuka,” urainya. (ode/b)
