KENDARINEWS.COM — Vaksinasi mulai akan dilaksanakan tahun 2021 mendatang. Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Sultra telah mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp 500 juta di APBD 2021. Dana ini disiapkan untuk mengantisipasi arahan dari pemerintah pusat seperti pengawasan dan pendistribusian vaksin.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, J. Robert Maturbongs mengatakan beragam langkah strategis pemerintah dalam menanganai wabah corona. Tahun depan, akan masuk pada tahapan vaksinasi. Untuk itulah, Pemprov Sultra turut menyiapkan anggaran distribusi dan pengawasan.
“Anggaranya tidak terlalu besar. Kurang lebih Rp 500 juta yang kita alokasikan untuk pendistribusian ke daerah. Saat ini kita memang belum dapat besaran vaksin yang akan kita terima. Bila vaksin itu sudah datang kita sudah bisa melakukan hitung-hitungan pasti jika nanti ada tambahan-tambahan,” jelasnya kemarin.
Sejauh ini, pihaknya belum mendapat gambaran pendistribusian vaksin. Sebab hal itu menjadi domain pusat. Pemprov Sultra masih menunggu dari pemerintah pusat.
“Kita sudah melakukan langkah antisipasinya. Toh kalau dalam pelaksanaanya itu dana masih kurang, kitakan masih menyediakan dana belanja tak terduga. Andaikan asumsinya ternyata tidak memenuhi, akan ada arahan kebijakan dari gubernur untuk memanfaatkan cost belanja tak terduga untuk pendistribusiannya,” tambah Robert.
Proses pendistribusian kata dia, bukan hal yang mudah. Makanya, perlu waktu yang panjang untuk memberikan vaksin secara merata. Ia memprediksi butuh waktu bertahun-tahun. “Bisa sampai dua atau tiga tahun. Itupun kalau target sesuai harapan kita. Tapi kalau tidak kan bisa menjadi persoalan,” ucapnya.
Selain itu, masyarakat perlu diedukasi. Apalagi banyak isu-isu hoax yang beredar di masyarakat yang menolak vaksin. Artinya itu menjadi kendala utama pemerintah di sektor kesehatan untuk mengintervensi. Saat ini, pemerintah sudah berupaya memetakan vaksin tetapi kemudian untuk mendistribusikan dan memberikan vaksin kepada orang tertentu itu menjadi kendala karena ada berita-berita hoax.
“Yang menjadi persoalan penting bagi pemerintah mengkampayekan vaksin aman. Selain itu, selalu memberikan dukungan-dukungan seperti alat kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga untuk 2 tahun kedepan bidang kesehatan akan tetap jadi prioritas,” bebernya.
Saat ini, pihaknya belum mengetahui kuota vaksin untuk Sultra. Begitu pun dengan siapa yang akan terlebih dulu di beri vaksin. “Jadi, kita masih menunggu dari pemerintah pusat. Yang jelas kemungkinan besar akan ada kontibusi pemerintah daerah dalam rangka pengawasan dan pendistribusian,”pungkasnya. (c/rah)
