KENDARINEWS.COM-Pemerintah pusat mendorong transformasi ekonomi di Sulawesi Tenggara (Sultra) agar tidak semata bergantung pada sektor pertambangan. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, meminta Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, mengarahkan perusahaan tambang untuk melakukan hilirisasi ke sektor non-tambang, khususnya pariwisata.
Hal tersebut disampaikan Fahri saat melakukan kunjungan kerja di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (5/3) dan melakukan audiensi di Gedung Pola Kantor Gubernur Sultra.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengatakan, hilirisasi ke sektor pariwisata dapat menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memperbaiki kawasan yang terdampak aktivitas pertambangan. Dimana Ia menilai kontribusi perusahaan tambang perlu diperluas, tidak hanya pada kegiatan eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga pada pengembangan sektor ekonomi lain yang lebih berkelanjutan.
“Perusahaan-perusahaan tambang itu seharusnya juga melakukan hilirisasi ke sektor non-tambang supaya membantu perbaikan kawasan. Jangan hanya merusak alamnya, tetapi tidak diperbaiki,” ujar Wamen PKP RI Fahri Hamzah.
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan, potensi pariwisata di Sulawesi Tenggara sangat besar dan dapat menjadi alternatif penggerak ekonomi baru. Wilayah yang dikenal sebagai Bumi Anoa ini memiliki kekayaan alam berupa kawasan pesisir, pantai, serta taman laut yang dinilai mampu menarik minat wisatawan maupun investor jika dikelola secara optimal.
“Karena itu, pemerintah daerah kita dorong mulai menata kawasan wisata secara lebih serius, termasuk menjaga kebersihan lingkungan serta memperbaiki tata ruang kota agar lebih menarik bagi pengunjung. Karena wisatawan akan tertarik berkunjung jika lingkungan kota terlihat bersih, rapi, dan nyaman,” katanya.
Selain pengembangan pariwisata, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini juga menyoroti pentingnya penataan kawasan perkotaan, terutama di Kota Kendari yang pertumbuhan penduduknya terus meningkat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kepadatan permukiman jika tidak diantisipasi melalui perencanaan pembangunan yang terarah.
“Kita di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, siap mendukung pemerintah daerah dalam berbagai program penataan kawasan, mulai dari renovasi rumah, perbaikan permukiman, hingga pembangunan hunian baru, khususnya di wilayah perkotaan yang masih memiliki kawasan kumuh,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, Program tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui kampanye Gerakan Indonesia Asri yang mengusung konsep lingkungan Aman, Sehat, Resik, dan Indah sebagai upaya menciptakan kota yang layak huni dan ramah bagi masyarakat.
Mantan Aktivis 98 ini berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan momentum ini untuk mendorong perusahaan tambang berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah, termasuk dalam menciptakan destinasi wisata baru yang mampu memperkuat transformasi ekonomi Sulawesi Tenggara.
“Harapannya, perusahaan tambang ikut membangun kawasan wisata sebagai bagian dari transformasi ekonomi daerah,” pungkasnya.
