KENDARINEWS.COM — Bencana alam besar melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sehingga jutaan warga terdampak. Data yang dihimpun Polri menunjukkan bahwa lebih dari 1,9 juta jiwa terdampak di Aceh, dengan 831.100 orang mengungsi di hampir dua ribu titik pengungsian. Korban meninggal dunia tercatat 391 jiwa, sementara 31 orang masih dilaporkan hilang.
“Di Sumatera Utara, 1,6 juta warga terdampak dan 107 orang dilaporkan hilang. Sementara di Sumatera Barat, 256.681 jiwa terdampak, dengan 235 korban meninggal dan 93 warga hilang,” jelas Juru Bicara Polri, Kombes Erdi A Chaniago, Rabu (10/12/2025).
Dalam menghadapi kondisi darurat ini, Polri terus memperkuat upaya penyelamatan serta distribusi bantuan kepada korban terdampak bencana. “Polri berkomitmen memberikan dukungan penuh dalam penanganan bencana. Fokus kami adalah keselamatan masyarakat dan percepatan pemulihan,” tambah Erdi.
Selain upaya evakuasi dan pendistribusian bantuan, Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri juga terus mempercepat proses identifikasi korban. Hingga saat ini, sebanyak 727 jenazah berhasil diidentifikasi, sementara proses identifikasi lainnya masih berlangsung untuk memastikan semua korban tercatat dan dapat dikembalikan kepada keluarga.
Pihak kepolisian menekankan koordinasi yang intens dengan berbagai instansi terkait, termasuk BNPB, TNI, serta pemerintah daerah, untuk mempercepat penanganan dampak bencana, memastikan pengungsian berjalan aman, dan membantu pemulihan infrastruktur serta layanan dasar masyarakat.
Polri juga mengimbau masyarakat di wilayah rawan bencana untuk tetap waspada, mengikuti arahan aparat terkait evakuasi, dan memanfaatkan fasilitas pengungsian yang telah disiapkan. Upaya mitigasi bencana berskala besar ini dinilai krusial untuk meminimalisir korban jiwa tambahan, mempercepat pemulihan masyarakat, dan mengurangi kerugian materi akibat bencana alam yang melanda ketiga provinsi tersebut.
Dengan skala bencana yang luas, sinergi lintas instansi dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi situasi darurat, serta memastikan keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama pemerintah dan aparat penegak hukum.
