Komisi X DPR RI Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo Larang Pengerahan Siswa Sambut Kunjungan Kerja

KENDARINEWS.COM — Komisi X DPR RI menyambut positif arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar siswa tidak lagi dikerahkan untuk menyambut kedatangannya saat kunjungan kerja. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah tepat yang menempatkan kepentingan pendidikan sebagai prioritas utama.

“Saya mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo. Ini adalah langkah yang sangat baik. Siswa tidak perlu lagi berdiri berjam-jam di pinggir jalan untuk menyambut pejabat. Mereka bisa tetap fokus belajar di kelas,” ujar Lalu Hadrian kepada wartawan, Kamis (20/11/2025). Dilansir dari detiknews.

Lalu menjelaskan bahwa pengerahan siswa untuk menyambut pejabat kerap mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah. Menurutnya, bila interaksi antara presiden dan siswa diperlukan, ada cara yang lebih efektif dan edukatif.

“Pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Jika Presiden ingin berinteraksi dengan siswa, berkunjung ke sekolah adalah cara yang jauh lebih tepat dan mendidik,” tambahnya. Dilansir dari detiknews.

Sebelumnya, saat meresmikan Jembatan Kabanaran di Bantul, Presiden Prabowo secara langsung meminta agar siswa tidak lagi dikerahkan saat dirinya melakukan kunjungan kerja. Prabowo bahkan menginstruksikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk mengirimkan surat kepada seluruh bupati dan wali kota terkait arahan tersebut.

“Saya minta Sekretaris Kabinet nanti tolong dibuat surat ke semua bupati, wali kota, kalau seandainya saya kunjungan kerja, mohon anak-anak sekolah tidak perlu nyambut saya di pinggir jalan. Biarlah mereka di sekolah masing-masing,” ujar Prabowo. Dilansir dari detiknews.

Meski mengaku tersentuh oleh antusiasme siswa, Prabowo merasa prihatin karena mereka harus menunggu lama di bawah terik matahari. Ia menilai siswa lebih baik tetap berada di sekolah dan menyaksikan kunjungan melalui televisi atau media lain.

“Oleh karena itu, Prabowo meminta kepala daerah tidak lagi mengerahkan siswa untuk menyambutnya. ‘Kalau saya datang, tidak perlu anak-anak sekolah untuk dikerahkan,’” tegasnya. Dilansir dari detiknews.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi awal perubahan dalam protokol penyambutan pejabat, sekaligus memastikan kegiatan belajar siswa tetap berjalan optimal tanpa terganggu kegiatan seremonial.

Tinggalkan Balasan