KENDARINEWS.COM—Pimpinan OPD lingkup Pemkab Konawe, diminta untuk segera melakukan validasi terkait data pegawai honorer di masing-masing instansi. Validasi tersebut dimaksudkan untuk memutakhirkan pangkalan data pegawai Pemkab Konawe. Sekaligus, memastikan para tenaga honorer bisa terdaftar saat adanya seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Imbauan itu disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe Ferdinand Sapan, Kamis (24/10). Katanya, validasi data pegawai honorer sangat penting dilakukan. Sehingga misalnya, pada saat pemerintah membuka pendaftaran seleksi PPPK, semua data dan syarat administrasi pegawai non ASN, bisa lengkap dan tidak ada kendala.
“Saya sudah minta semua OPD agar menginventarisir berapa jumlah tenaga non ASN saat ini. Berapa yang belum lengkap, supaya nanti bisa dicocokkan dengan formasi yang tersedia. Saya ingin seluruh kepala OPD memastikan data non ASN ini,” ujar Ferdinand Sapan.
Ferdinand mengatakan, pencocokkan data pegawai non ASN Pemkab Konawe, salah satunya juga dilakukan untuk mencegah munculnya honorer “siluman”. Sebab lanjutnya, hal itu dapat berakibat pada konsekuensi hukum di kemudian hari. Baik kepada tenaga honorer, ataupun instansi yang bersangkutan.
“Bukan mempersulit atau menutup rejeki orang lain, tapi ini konteksnya adalah hukum. Kalau datanya tidak benar, pegawai honorer tersebut bisa dibatalkan (kelulusannya) meskipun sudah dinyatakan lulus PPPK,” imbuhnya. (adi/kn)
