KENDARINEWS.COM—Tiga hari setelah dilantik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan langsung dihadapkan pada aksi protes terkait aktivitas pertambangan PT Generasi Agung Perkasa (GAP) di Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).
Para nelayan dari Kelurahan Amondo, Lingkungan IV dan Desa Koeono, didampingi aktivis Forum Kajian Pemuda Mahasiswa Indonesia(FKPMI) Sulawesi Tenggara (Sultra), berdemonstrasi di kantor DPRD yang terletak di Kompleks Perkantoran Bupati, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kamis (5/9).
Dalam aksi tersebut, seorang ibu bernama Manis menyampaikan keluhan bahwa keberadaan PT GAP diduga telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya nelayan. Dampak negatif seperti berkurangnya hasil tangkapan ikan, banjir di musim hujan, serta polusi debu.
“Saya istri nelayan, punya dua sero (alat tangkap ikan), tapi sekarang hasilnya sangat berkurang, bahkan kadang tidak ada sama sekali. Ini karena air laut tercemar diduga akibat aktivitas pertambangan di Palangga Selatan,” ujar Manis, salah satu peserta aksi.
Selanjutnya Jenderal Lapangan dari FKPMI Sultra, Ardianto menegaskan bahwa kedatangan mereka ke DPRD untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Aksi itu bukan pertama kali, namun sudah banyak kali dilakukan tapi belum mendapatkan tindak lanjut dari wakil rakyat.
Mereka mendesak agar DPRD Konsel yang baru saja dilantik, dapat lebih baik lagi dan segera menindaklanjuti tuntutan warga.
“Kami bersama masyarakat, mendesak perusahaan PT GAP untuk segera bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di wilayah lingkar tambang karena ada dugaan aktivitas perusahaan ini mengancam kelangsungan ekosistem darat maupun laut dan hilangnya mata pencaharian masyarakat nelayan,” ungkapnya.
Kemudian meminta pemerintah segera menghentikan aktivitas tambang PT GAP. Dan mendesak DPRD Konsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas persoalan ini. “Kami berharap DPRD benar-benar mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tegas Ardin.
Aksi tersebut diterima langsung Ketua DPRD Konsel sementara, Hamrin didampingi Wakil Ketua DPRD Konsel sementara, I Gusti Adi Suwantara dan sejumlah anggota dewan lainnya termasuk jajaran pejabat sekretariat dewan.
“Kami sudah menerima aspirasi masyarakat dan berencana turun langsung ke lapangan,” ujar Hamrin.
Ia bersama anggota DPRD lainnya berjanji akan melakukan kroscek langsung ke lokasi pada Selasa 10 September untuk. Memastikan apa yang menjadi tuntutan massa aksi.
“Kita tidak bisa mengambil kesimpulan disini hari ini, sekarang kita masih menuntaskan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Kita agendakan Selasa pekan depan turun mengecek. Selanjutnya kita akan memanggil pihak perusahaan untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP),” tegasnya. (ndi/kn)
