Harmin Apresiasi Desa Ahuawatu Konawe

KENDARINEWS.COM–Penjabat (Pj) Bupati Konawe Harmin Ramba berhasil melakukan pendampingan terhadap program percontohan desa anti korupsi di otoritanya. Ia mengapresiasi desa Ahuawatu Konawe

Program yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan menggandeng sejumlah Kementerian tersebut, sukses dijalankan secara maksimal oleh Harmin Ramba di Konawe. Berkat support pemkab Konawe dalam komandonya, salah satu desa di Konawe didapuk oleh KPK RI sebagai percontohan desa anti korupsi.

Desa dimaksud, yakni desa Ahuawatu yang berada di kecamatan Pondidaha. 

Lewat tangan dingin Pj Bupati Konawe Harmin Ramba, desa Ahuawatu menjadi salah satu dari 22 desa se-Indonesia yang mendapat predikat percontohan desa anti korupsi ditahun 2023.

Atas pencapaian membanggakan tersebut, Pj Bupati Harmin Ramba bersama Kepala Desa (Kades) Ahuawatu Adi Suharyono, diundang untuk menerima penghargaan dari KPK RI. Penghargaan itu diserahkan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dr Ir Wawan Wardiana MT, saat gelaran launching desa anti korupsi tahun 2023, bertempat di kabupaten Penajam Paser Utara, provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dr Ir Wawan Wardiana MT mengingatkan, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh KPK semata, termasuk kepolisian maupun kejaksaan. Namun, diperlukan peran serta seluruh masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya memberantas korupsi.

Ia mengatakan, dalam regulasi juga telah disebutkan sedemikian rupa, bahwa pelaksanaan pemberantasan korupsi yang dimulai dari pencegahan, monitoring, koordinasi dan supervisi, serta penindakan, semua itu dilaksanakan bersama masyarakat. 

“Lewat program percontohan desa anti korupsi, kita ingin semua desa bisa melek terhadap anti korupsi. Tidak hanya mengetahui, tapi juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekaligus, meningkatkan nilai perilaku anti korupsinya. Sebab data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai perilaku, persepsi maupun pengalaman anti korupsi masyarakat di desa, rupanya masih rendah dibanding wilayah perkotaan,” ungkap Dr Ir Wawan Wardiana MT.

Ditempat yang sama, Pj Bupati Konawe Harmin Ramba mengaku sangat bangga atas penghargaan yang diberikan KPK RI terhadap desa Ahuawatu yang menjadi percontohan desa anti korupsi. 

“Kita sangat bersyukur atas torehan yang sudah kita capai ini. Prestasi yang diraih desa Ahuawatu, tidak terlepas dari pendampingan pihak-pihak terkait. Termasuk, Inspektorat dan pemkab Konawe itu sendiri,” imbuh Harmin Ramba.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe Ferdinand Sapan menerangkan, observasi KPK RI terhadap nominator percontohan desa anti korupsi, dilakukan dengan menilai implementasi lima indikator budaya antikorupsi. Kelimanya, yakni penguatan tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan kearifan lokal. Ferdinand berharap, terpilihnya Ahuawatu sebagai percontohan desa anti korupsi di Sultra, dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk menjadikan desanya bersih dari praktik korupsi. 

“Kita berharap, budaya anti korupsi lahir dari level masyarakat desa. Untuk selanjutnya, terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi,” harapnya. 

Kepala Inspektorat Konawe, Rebiansyah Halip mengemukakan, KPK mengapresiasi komitmen pemkab Konawe dalam mendukung program percontohan desa anti korupsi. Dalam kesempatan penganugerahaan tersebut, KPK juga meminta pemerintah daerah khususnya di Konawe, tidak boleh berpuas diri atas prestasi yang diterima itu. Namun, harus dilanjutkan untuk desa-desa lain diwilayah setempat.

“Jadi yang terima penghargaan itu ada 22 desa di 22 provinsi se-Indonesia yang menjadi percontohan desa anti korupsi. Penilaiannya ini secara umum tidak disebutkan urutannya. Namun kalau diurutkan berdasarkan nilai, desa Ahuawatu berada di posisi 9,” imbuhnya. (adi).

Tinggalkan Balasan