Hebat! Ahuawatu Konawe Jadi Percontohan Desa Anti Korupsi

KENDARINEWS.COM–Desa Ahuawatu di kecamatan Pondidaha, didapuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPR) RI sebagai percontohan desa anti korupsi di Sultra. Hebatnya lagi, untuk penilaian secara nasional, Ahuawatu masuk kategori istimewa dengan skor 93 dari hasil penilaian KPK bersama kementerian terkait.

Dengan skor 93 itu, Ahuawatu menduduki peringkat ke-8 dari total 81 desa pada 22 provinsi se-Indonesia yang masuk nominasi desa anti korupsi.

Informasi itu dikemukakan Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe Ferdinand Sapan, Rabu (22/11). Ia mengatakan, atas torehan yang diraih desa Ahuawatu tersebut, pemerintah kabupaten (pemkab) Konawe mendapat undangan untuk menghadiri launching desa anti korupsi tahun 2023. Yang mana, kegiatan tersebut rencananya digelar pekan depan. Tepatnya, Selasa (28/11) di kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Insyaallah Pak Pj Bupati Konawe langsung yang hadiri acara tersebut.

Prestasi yang diraih desa Ahuawatu ini, tidak terlepas dari pendampingan pihak-pihak terkait. Termasuk, Inspektorat dan pemkab Konawe itu sendiri,” ujar Ferdinand Sapan.

Ferdinand menuturkan, pemkab Konawe awalnya tidak mengetahui bahwa Ahuawatu menjadi nominator percontohan desa anti korupsi di Sultra. Terlebih, pemkab juga tidak pernah mengusulkan hal itu ke pemerintah provinsi (pemprov) maupun pusat. 

“Tapi berdasarkan informasi dari KPK, terpilihnya desa Ahuawatu itu merupakan usulan dari pemprov Sultra, serta berdasarkan hasil pemetaan dari kementerian terkait. Apa itu Kemendes-PDTT, Kemendagri, Kemenkeu, dan teman-teman KPK sendiri,” bebernya.

Ferdinand menambahkan, observasi KPK RI terhadap nominator percontohan desa anti korupsi, dilakukan dengan menilai implementasi lima indikator budaya antikorupsi. Kelimanya, yakni penguatan tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan kearifan lokal. Ferdinand menyebut, terpilihnya Ahuawatu sebagai percontohan desa anti korupsi di Sultra, dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk menjadikan desanya bersih dari praktik korupsi. 

“Kita berharap, budaya anti korupsi lahir dari level masyarakat desa. Untuk selanjutnya, terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi,” imbuhnya. (adi).

Tinggalkan Balasan