KPU Temukan ASN dan Kades Masuk Caleg

KENDARINEWS.COM–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) mencatat ada 12 orang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) yang tercatat memiliki profesi  aparatur sipil negara (ASN), aparat dan  kepala desa,  serta pensiunan anggota Polri. 

“Jika tanggal 3 Oktober 2023 untuk batas akhir pencermatan daftar calon tetap (DCT) tapi belum menyampaikan SK pemberhentian sebagai ASN, konsekuensinya adalah tidak memenuhi syarat (TMS),” kata Murhum Haliq, Minggu (10/9) kemarin.

Murhum menyebutkan,  sesuai data yang masuk mendaftar di KPU Koltim, ada enam orang dari pegawai negeri sipil (PNS), tiga aparat dan satu orang kepala desa,  serta pensiunan anggota Polri, tenaga pendamping sosial mereka maju bertarung menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dia merinci diantaranya Bachtiar (Pensiun ASN), Dedi (perangkat desa), Saksripin, S. Sos., M. Si. (Pensiun ASN), Andi ayub (pensiun Polri), Nasrullah, S. Sos (perangkat desa), Saidin Barangali (Kepala Desa), Syarihir (anggota BPD)

Amiruddin, S. Pd (ASN), Ni Made Suardi, S. IP. M. Pd dan M. Yunus (pensiunan ASN), Hj. Awiah,  ASN Hamdjang, S. IP (TKSK). 

Menurutnya, pasca pengumuman daftar calon sementara (DCS) tidak dalam bentuk tanggapan dari masyarakat. Tetapi Bawaslu yang memberikan saran perbaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kolaka Timur kepada KPU. 

“Maka KPU akan menindaklanjuti  ke partai politik (Parpol) supaya didaklanjuti saran Bawaslu Koltim tersebut.  Hasil klarifikasi disampaikan di sistem informasi calon (Silon). Berdasarkan hasil klarifikasi itu kpu menentukan memenuhi syarat atau TMS. Makanya pekerjaan yang mengharuskan mundur maka kalau daftar calon legislatif harus mundur,” kata Murhum. 

Sementara itu,  Ketua Bawaslu Koltim, Abang Saputra Laliasa menyampaikan, bagi calon legislatif yang berasal dari aparatur sipil negara yang mendaftar melalui partai politik maka segera melengkapi berkas yang kurang. Apalagi aparatur sipil negara yang memilih jalur politik, perlu melengkapi surat pensiun dan mundur dari pekerjaannya.

“Saya harapkan Bacaleg berasal dari ASN dan kepala desa serta kepala desa bisa menyiapkan SK pensiun sebelum hari penetapan DCT,” kata Abang Saputra. (kus/kn)

Tinggalkan Balasan