KENDARINEWS.COM–Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah menggelontorkan dana senilai Rp 200 miliar untuk penataan kawasan ibukota kabupaten. Anggaran tersebut telah diprogramkan dengan berbagai item kegiatan.
Diantaranya peningkatan jalan melalui pengaspalan, pembangunan drainase, pembangunan lampu jalan, median jalan, pembangunan trotoar, pembebasan lahan warga hingga pembangunan gerbang batas kota dan ruang terbuka hijau (RTH).
Pembangunan kawasan ibukota Wanggudu, diproyeksikan tuntas dilaksanakan pada tahun ini. Olehnya itu, Bupati Konawe Utara, Ruksamin mengajak seluruh elemen masyarakat Konut untuk turut terlibat dalam mengawasi progres pembangunan ibukota.
“Saya mengajak warga ikut mengawasi dilapangan, karena anggaran yang digelontorkan betul-betul untuk pembangunan. Sehingga keterlibatan warga sangat penting untuk mendapatkan kualitas pekerjaan, karena yang akan merasakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat itu sendiri,”ujar Bupati Konut, Ruksamin.
Ruksamin menambahkan bila program penataan kawasan ibukota sebagian sudah sementara berjalan dan selebihnya program sedang dalam proses pelelangan atau tender. Terkait dengan beberapa kendala yang didapatkan seperti pembebasan lahan warga yang terkena dampak pembangunan sudah didudukan tinggal dieksekusi pembayarannya.
“Alhamndulillah setelah kita bentuk tim semua, sekarang kita tinggal tahap eksekusi, tentunya dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,”ujarnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Bupati Konut, Abuhaera, terkait dengan penataan wajah baru ibukota Wanggudu. “Progres penataan wajah ibukota sekarang untuk fisik sudah ada yang 60 persen, seperti lampu jalan. Marka jalan sudah mencapai 80 persen, pengaspalan jalan sudah ada yang mencapai 30 persen. Rata-rata program fisik semua sudah berjalan sesuai yang diprogramkan,”ujar Wakil Bupati Konawe Utara, H. Abuhaera.
Dalam progres pemolesan wajah ibukota Wanggudu, memang ditemukan beberapa hambatan dilapangan. Terutama pada persoalan pembebasan lahan yang terdampak dalam progres pembangunan. Hambatan tersebut dianggap bukanlah menjadikan kendala krusial dalam menata kawasan ibukota.
“Ada beberapa proyek yang belum berjalan, karena hambatannya diganti rugi, tapi dari Bagian Pemerintahan Umum, Dinas Pekerjaan Umum serta dinas terkait yang terlibat sudah turun dilapangan untuk menyelesaikan ganti rugi. Hambatannya hanya dipembebasan saja, tapi dibulan Juli itu sudah tuntas,”sambung Abuhaera.(min/kn)
