Libatkan KPK, Pemkab Konawe Tagih Tunggakan Pajak PT VDNI Rp 48 Miliar

KENDARINEWS.COM — Pemerintah Kabupaten (pemkab) Konawe menyerukan kepada manajemen PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) agar segera melunasi tunggakan pajak penerangan jalan (PPJ) non Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dalam kurun waktu sejak tahun 2021, perusahaan mega industri di Kecamatan Morosi tersebut diketahui menunggak PPJ non PLN dengan jumlah mencapai Rp 48 miliar. Pemkab Konawe bahkan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam upaya penagihan tunggakan pajak tersebut. Keputusan ini diambil setelah PT VDNI tidak menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran PPJ non PLN.

Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe, Ferdinand Sapan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali melakukan penagihan pajak kepada manajemen PT VDNI. Namun, hingga saat ini perusahaan tidak menunjukkan niat untuk segera melunasi hutang tersebut. “Meskipun ada beberapa pembayaran yang telah dilakukan, namun jumlahnya masih sangat sedikit. Padahal jumlah tunggakan yang harus dibayar sangat besar,” kata Ferdinand Sapan pada Rabu (14/6).

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Konawe, Cici Ita Ristianty, menjelaskan bahwa penagihan terhadap PPJ non listrik di PT VDNI merupakan hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara. BPKP menyatakan bahwa terdapat potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 6,8 miliar per bulan akibat tunggakan PPJ non PLN yang semestinya diterima oleh Pemkab Konawe. “Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan surat ketetapan pajak (SKP), total tagihan mencapai Rp 48,9 miliar. Namun, PT VDNI baru membayar sejumlah Rp 672 juta,” ungkap Cici Ita Ristianty. (kn)

Tinggalkan Balasan