KENDARINEWS.COM — Bupati Wakatobi, Haliana, kembali memerlihatkan ketidakpuasannya dengan kinerja jajaran pemerintahannya di daerah tersebut. Diketahui, 75 desa di otoritanya, tak ada satupun yang memprogramkan padat karya tunai. Padahal kegiatan itu merupakan pemberdayaan yang sasarannya langsung ke kalangan masyarakat.
Kekesalan Haliana kian menjadi setelah mengetahui, Wakatobi merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tidak melakukan program padat karya tunai desa. Padahal, program ini dinilai sangat penting dan bermanfaat untuk rakyat.
“Bayangkan, hanya Kabupaten Wakatobi yang tidak memprogramkan padat karya tunai desa ini di Sultra. Padahal ada sebanyak 75 desa di Wakatobi,” ujar Haliana, kemarin. Padahal ada sejumlah manfaat bagi masyarakat jika Pemerintah Desa (Pemdes) bersedia memprogramkan padat karya tunai desa tersebut. “Bisa meningkatkan pendapatan warga yang masuk kategori miskin. Kepala keluarga perempuan (single parent), pengangguran hingga anak-anak muda yang masih bingung mencari pekerjaan,” tambahnya.
Haliana juga mengingatkan, melihat perjalanan Wakatobi sejak tahun 2019, dana desa (DD) untuk 75 desa kurang lebih Rp 67 miliar. Sayangnya tak ada satu rupiah pun dianggarkan untuk program padat karya tunai desa ini. “Kepada pihak Bappeda agar bisa mengawal program ini agar program tersebut terutama yang disinkronkan dengan kegiatan desa ini tergambar dengan jelas, anggaran dan sasarannya jelas,” pungkas Haliana.
Sekadar diketahui, padat karya tunai merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal. Bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. (kn)
