KENDARINEWS.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) melakukan kujungan ke Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) belum lama ini. Agendanya adalah melakukan konsultasi terkait tanaman pengembangan tanaman holtikultura untuk kemudian bisa diadopsi di Mubar. Untuk itu, DPRD Mubar akan memanggil Dinas Pertanian setempat untuk membahas beberapa hal terkait tanaman holtikultura untuk dikembangkan di Mubar. “Kita akan hearing Dinas Pertanian di sini (Mubar red). Tanaman- tanama petani kita yang dulu seperti ubi kayu, ubi jalar, lombo dan lainya keman. Karena sekarang ini hampir semua didatangkam dari luar daerah (Makassar),” kata Wakil Ketua I DPRD Mubar, Uking Djassa saat dikonfirmasi Senin (5/12).
Lanjutnya, banyak hal yang dikonsultasikan di Dinas Tenaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Sulsel. Termasuk soal hasil tanaman petani yang berlimpah hingga kemudian dipasarkan di luar daerah termasuk Mubar. Padahal Mubar merupakan daerah subur dan memiliki lahan pertanian yang luas. Akan tetapi kebutuhan seperti buah-buahan, ubi-ubian dan cabai harus dipasok dari luar. “Hampir dari sana semua. Seperti buah-buahan, ubi kayu, ubi jalar, dan cabai yang dijual di pasar dari Sulsel,” ucapnya.
“Nah di sini siapa yang salah. Apakah penyuluhnya kita atau petani kita yang malas berjebun. Itu semua yang harus dilihat untuk bagaimana merubah kebiasaan lama,” sambung Politisi Golkar itu.
Menurutnya, kondisi demikian tidak bisa terus dibiarkan. Sebab Mubar memiliki lahan pertanian yang subur dan luas. Makanya pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Mubar harus memikirkan untuk bagaimana mengembalikan kejayaan petani Mubar. Karena dulu, kebutuhan akan buah-buahan dan ubi-ubian mampu dipasok oleh petani lokal. “Kita harus memberdayakan kembali petani lokal Mubar. Tanah kita cukup luas,” ucapnya.
“Macam cetak sawah. Kita mau tantang Dinas pertanian untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak usah berbicara seluruh masyarakat Mubar dulu, tetapi cukup kebutuhan beras para pegawai. Karena saat ini para pegawai tidak lagi diberi uang, tetapi diberi beras. Nah bagaimana kebutuhan beras ini bisa dipenuhi sehingga tidak perlu belanja beras diluar daerah. Agar uangnya bisa berputar di Mubar,” terangnya. (ahi)
