KENDARINEWS.COM, Laworo — Setelah menggelar Kick Off program inklusi pada minggu lalu, kini Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kabupaten Muna Barat resmi bergerak dan membuktikan kerja lapangannya. 30 kader ‘Aisyiyah Muna Barat diikutkan pelatihan. Tujuannya, untuk mengawal seluruh program inklusi yang akan dilaksanakan. “Para kader ini kelak akan mengawal keberlangsungan program di tingkat komunitas,” kata Dra. Hj. Danawati, Pimpinan ‘Aisyiyah Kabupaten Muna Barat.
Kata Darnawati, untuk sementara ini 30 orang kader direkrut dari enam desa dampingan yakni
Desa Katangana, Desa Sangia Tiworo, Desa Waturempe, Desa Lasama,Desa Tondasi, dan Desa Santiri.
Program Inklusi ini nantinya akan bekerja di tingkat komunitas yang ada di desa. Oleh karena itu perlu di awali dengan peningkatan pemahaman bagi para kader. “Para kader merupakan perempuan yang akan menjadi agen penggerak pembangunan di tingkat komunitas dan tingkat desa,” terang Darnawati.
Kerja nyata ‘Aiysiyah Muna Barat ini, lanjut Darnawati, tak lepas dari dukungan besar pemerintah Kabupaten Muna Barat. Karena itu, ia berharap dengan dukungan dari Pemerintah Daerah Muna Barat, ‘Aisyiyah akan mampu melaksanakan dan menyukseskan program Inklusi ini serta mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan seluruh programnya.
Lalu, apa saja program inklusi ini? Tri Hastuti Nur Rochimah selaku Koordinator Program Inklusi Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah menjelaskan, program Inklusi ‘Aisyiyah merupakan program Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dimana ‘Aisyiyah sebagai mitra programnya.
Kick Off kali ini mengambil tema “Kepemimpinan Perempuan untuk Peningkatan Akses Kesehatan dan Ekonomi bagi Perempuan Dhuafa Musta’h’afin dengan Pendekatan Inklusif dan Hak Perempuan”.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Tri Hastuti bahwa, program ini merupakan salah satu upaya kontribusi ‘Aisyiyah pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) dan juga diharapkan dapat berkontribusi pada capaian pembangunan daerah.
Tri Hastuti menyampaikan harapannya melalui program inklusi ini dapat menguatkan sinergi multipihak bagi capaian pembangunan daerah. “Melalui program inklusi ini ‘Aisyiyah berharap dapat semakin menguatkan sinergi multipihak termasuk dengan Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Desa, juga tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat lainnya untuk dapat berkontribusi bagi capaian pembangunan daerah,” ujarnya.
Program Inklusi ‘Aisyiyah memiliki lima isu utama program yakni upaya penurunan stunting, pencegahan perkawinan anak, pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), peningkatan partisipasi perempuan, dan pemberdayaan ekonomi. Tri menyebutkan bahwa Program Inklusi ‘Aisyiyah juga melakukan prinsip GEDSI (Gender Equality Disability Social Inclusion) yang memastikan tidak ada satupun elemen masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan. “Akan lebih banyak masyarakat marjinal berpartisipasi dan mendapat manfaat dari keputusan tentang pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan politik Indonesia,” terangnya.
Sementarar itu, Pemda Muna Barat tampaknya sangat merespon kegiatan ‘Aiysiyah Muna Barat ini. Seperti dituturkan Sekretaris Daerah (Sekda) Muna Barat, Drs. L.M Husein Tali, M.Pd bahwa kegiatan ‘Aiysiyah Muna Barat kali ini adalah kegiatan yang kesekian kalinya. “Kegiatan Inklusi ini bukanlah program baru yang diadakan oleh ‘Aisyiyah, beberapa tahun lalu ‘Aisyiyah pernah menangani kasus TB dan HIV/AIDS yang Allhamdulillah kasus tersebut berhasil mereka tangani. Saya berharap di program inklusi ini, ‘Aisyiyah juga dapat berhasil menjalankan program-programnya,” kata Husein Tali.
Saking seriusnya membantu ‘Aiysiya, Sekkda Muna Barat bahkan mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerahnya (OPD) yang terkait untuk ikut serta didalamnya membantu dalam melaksanakan serta menyukseskan program ini.
Dan memang, dalam kegiatan Kick Off pada pekan lalu, beberapa pimpinan OPD tampak hadir seperti Ketua Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sulawesi Tenggara, Bappeda Muna Barat, Dinas Kesehatan, BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Kementerian Agama, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, camat dan para kepala desa.(bik)
