oleh

Disdukcapil Konawe Izinkan Pasangan Nikah Siri Miliki Kartu Keluarga

KENDARINEWS.COM — Semua penduduk diwajibkan memiliki kartu keluarga (KK), tanpa terkecuali pasangan suami istri (Pasutri) yang berstatus nikah siri. Permohonan pembuatan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Konawe, dapat dilakukan tanpa adanya surat nikah. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 109/2019 yang diperkuat dengan pernyataan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Zudan Arif Fakrullah.

Kepala Disdukcapil Konawe, Dema Banda, mengatakan, buku nikah menjadi salah satu syarat bagi Pasutri yang ingin mengurus penerbitan dokumen KK. Sementara, buku nikah tersebut tentunya tidak akan dikantongi oleh pasangan yang melakukan nikah siri. Kendati demikian, pihaknya tetap melayani pasangan nikah siri yang ingin mengurus dokumen KK di Disdukcapil Konawe.

“Tetap bisa kita terbitkan KK. Status perkawinannya di KK, yakni kawin belum tercatat. Terkait berapa banyak pasangan nikah siri yang mengurus dokumen KK, saya juga belum tahu jumlahnya,” ujar Dema Banda, Kamis (28/7). Secara administrasi kependudukan, Dema Banda menuturkan, nikah siri merupakan suatu ikatan rumah tangga yang sah. Begitupun dalam perspektif Islam, nikah siri juga sah dimata agama. Namun dalam konteks bernegara, lanjutnya, pernikahan tersebut tidak diakui sehingga buku nikahnya tidak akan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) manapun.

“Urusan perkawinan sebenarnya bukan wewenang kami. Disdukcapil Konawe hanya melakukan pendataan saja, agar kedepan ada perlindungan hukum buat anak atau buah hati dari pasangan nikah siri tersebut,” ungkap Dema Banda. Mantan Camat Pondidaha itu menyebut, berkas persyaratan mengurus penerbitan dokumen KK bagi Pasutri yang nikah siri, relatif sama dengan pasangan lainnya. Bedanya, ada syarat tambahan bagi pasangan nikah siri, yakni mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat. Yang mana, surat itu harus ditandatangani oleh kedua belah pihak serta pemerintah setempat.

“Itu harus ada. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, maka kami tidak berani menggabungkan keduanya sebagai suami istri dalam KK,” pungkas Dema Banda. (kn)

Komentar

Tinggalkan Balasan