Kendarinews.com-Kabupaten Buton hingga saat ini masih berstatus sebagai wilayah endemis rendah malaria di Sultra. Buton bersama 5 daerah lainnya di Bumi Anoa belum mengantongi sertifikat bebas malaria karena masih belum memenuhi syarat eliminasi malaria. Meski begitu, Pemkab Buton sudah menaruh harapan besar bisa masuk dalam kategori eliminasi malaria tahun ini juga.
Selasa 10 Mei lalu Tim Asesmen Eliminasi Malaria baru saja melalukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten Buton. Personil Kemenkes RI dan Dinkes Sultra itu menilai secara langsung bagaimana upaya-upaya pemerintah daerah disinkronisasikan dengan capaian data lapangan terkait penanganan kasus malaria di daerah.
Bupati Buton La Bakry mempresentasikan kondisi daerahnya kaitannya dengan malaria itu kepada tim diruang kerjanya 10 Mei kemarin. Menurut La Bakry, Buton sudah layak menerima status bebas malaria. Alasannya cukup konkrit, sebab tak ada lagi kasus penularan setempat dalam 3 tahun terakhir.
“Saya pikir kira sudah layak masuk kategori eliminasi malaria karena dalam 3 tahun berturut-turut 2019-2021 di Buton tidak ada kasus malaria penularan setempat. Namun yang ada hanyalah kasus malaria impor dari daerah luar,” jelasnya.
Kata dia, kasus malaria yang terjadi di otoritanya adalah kasus bawaan dari luar. Utamanya warganya yang baru pulang dari perantauan wilayah Papua sebab di sana merupakan daerah endemis tinggi malaria.
“Karena sudah tidak ada yang kasus lokal, semoga dari penilaian ini kita bisa mendapatkan sertifikat bebas malaria,” lanjutnya.
Sementara itu Kadis Kesehatan Syafaruddin mengatakan setelah bertemu bupati, tim asesmen melanjutkan penilaian disejumlah fasilitas kesehatan.
“Tim asesmen itu datang untuk menilai Buton apakah sudah layak masuk kategori eliminasi malaria. Mereka secara langsung turun ke lapangan baik itu di Dinkes, RSUD, gudang farmasi maupun puskesmas terpilih sebagai sampel terkait dengan data-data,” jelasnya.
Selain administrasi, tim juga melakukan interview kepada petugas malaria, petugas laboratorium dan mantan penderita malaria untuk menguatkan data-data yang disajikan.
Menurut Syafaruddin, masih banyak pekerjaan rumah (PR) untuk membentengi masyarakat dari serangan malaria. Diantaranya upaya eliminasi malaria seperti peningkatan Sumber Daya Manusia dalam hal ini petugas medis dan laboratorium, peningkatan pembiayaan malaria, sarana prasarana utamanya mikroskop, penyelidikan epidemiologis, survey kontak malaria, pemberantasan sarang nyamuk, pemetaan daerah reseptif malaria dan pelaksanaan screening migrasi malaria terhadap mereka yang baru tiba dari daerah endemis malaria untuk pencegahan dini.
Untuk diketahui, Kabupaten Buton bersama Muna, Muna Barat, Konawe Kepulauan, Buton Tengah, Buton Selatan adalah daerah-daerah yang belum dinyatakan bebas malaria.
Sementara daerah lainnya
Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara (Kolut), Konawe, Konawe Utara (Konut), Konawe Selatan (Konsel), Buton Utara (Butur), Bombana, Kota Kendari dan Kota Bau-Bau, Wakatobi, dan Kolaka Timur sudah mengantongi sertifikat bebas malaria dari Kemenkes. (lyn)
