KENDARINEWS.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta pada pihak PT Aneka Tambang (Antam) Tbk yang memiliki konsesi izin usaha pertambangan (IUP) d Konawe Utara (Konut) agar bersinergi dengan rakyat Bumi Oheo. Penegasan itu disampaikan pimpinan Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto didampingi anggota, Ridwan Andi Witiri dan Rusda Mahmud saat berkunjung pada mess PT Antam di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe.
“Kehadiran kami di sini untuk mendengar dan meninjau secara langsung persoalan kemasyarakatan. Apalagi pertambangan merupakan mitra dari Komisi VII DPR RI,” ujar Sugeng Suparwoto, kemarin. Politisi Partai Nasdem itu memberikan ruang pada warga Konut menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka terkait problematika pertambangan di wilayah konsesi PT Antam. Beberapa perwakilan warga Konut menyambut baik kehadiran Komisi VII DPR RI bersama dengan Dirut PT Antam dan ESDM RI. Mereka menyatakan memberikan dukungan penuh atas beroperasi kembalinya PT Antam di tanah Oheo.
“Kehadiran PT Antam memberikan contoh baik, karena betul-betul memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal untuk mengambil peran melalui mitra kerja, sehingga melahirkan multi efek ekonomi,” ujar Ketua DPC APBMI Konut, Alfian Tajuddin, kemarin. Hal senada diungkapkan Hikmar, yang tergabung dalam konsorsium pengusaha lokal Konut. Ia berharap Komisi VII DPR RI terus memperkuat posisi Antam khususnya di Konut. Karena telah memberikan kontribusi nyata pada warga Bumi Oheo.
“Keberadaan PT Antam yang baru berapa bulan beroperasi menjadi energi baru dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Karena sebelumnya dari 11 IUP perusahaan swasta yang beroperasi di blok Mandiodo tidak pernah melibatkan anak lokal untuk bergabung dalam kegiatan penambangan. Alhamdulillah, Antam melibatkan pengusaha lokal,” timpal Rahmatullah.
Sedangkan Jefri, perwakilan mahasiswa menambahkan bahwa aksi penolakan PT Antam yang disuarakan di Jakarta oleh kelompok lain dianggap bukanlah warga asli Konut. Melainkan kelompok lain yang mencoba mengusik PT Antam beroperasi di Blok Mandiodo.
“Saya mau sampaikan, demo-demo di Jakarta tentang penolakan Antam, mereka itu murni bukan warga Konawe Utara. Tetapi di luar dari warga Konut,” tuding Jefri. Ia juga menyinggung polemik yang terjadi saat ini, masih adanya perusahaan swasta yang masuk dalam IUP PT Antam. Bahkan di dalam konsesi PT Antam, terdapat izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang diklaim masih dimiliki perusahaan swasta. Sehingga hal inilah yang didasari agar persoalan tersebut cepat dituntaskan agar tidak terjadi riak-riak di lapangan.
Persoalan IPPKH di atas IUP PT Antam langsung mendapatkan jawaban dari Kementrian ESDM RI. “Apabila izin induk dicabut, maka IPPKH batal dengan sendirinya. Yang mengeluarkan IPPKH adalah Kementerian LHK,” Nindio, Sekretaris Dirjen Minerba ESDM RI. Paparan sejumlah perwakilan warga langsung mendapat tanggapan dari Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto bersama anggota.
“Tadi kita sudah dengar, ternyata aksi penolakan PT Antam di Jakarta tidak seperti yang terjadi di lapangan setelah kami turun. Makanya inilah hadirnya kami di sini untuk mendengar langsung apa yang terjadi. Ternyata dari paparan semuanya mendukung adanya PT Antam di sini. Saya sampaikan pada PT Antam menjalin komunikasi dengan baik semua pihak. Kemudian aspek lingkungan harus ditata dan diperhatikan tentu dengan pelibatan masyarakat dalam pemberdayaan supaya tercipta multiefek ekonomi,”pungkasnya. (b/min)
