DPMD Butur Sosialisasi Tahapan Pilkades


KENDARINEWS.COM — Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Buton Utara (Butur) dipastikan akan digelar 19 Juni mendatang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sudah menyosialisasikan peraturan bupati (Perbup) nomor 4 tahun 2022 terkait aturan dan acuan Pilkades pada 39 wilayah di daerah berjuluk Lipu Tinadeakono Sara tersebut. “Pilkades serentak digelar 19 Juni dan pelantikan kepala desa terpilih 26 Juli mendatang. Waktu yang ditetapkan tidak bergeser lagi. Kemendagri telah memberikan restu pemilihan digelar tahun ini,” ujar Kepala DPMD Butur, Amaluddin Mokhram, kemarin.

Mantan Asisten I Setkab Butur itu mengungkapkan, ada tiga hal yang disampaikan pada tahapan sosialisasi pemilihan kepala desa. Mengenai rapat sosialisasi dengan sasaran unsur kecamatan, desa dan BPD. Soal mengenai subtansi latar belakang bagaimana peraturan bupati itu lahir dan regulasi yang menjadi acuan. Selain itu, ada subtansi pada teknis ini merupakan Juknis menyangkut tata cara di lapangan. Olehnya itu, kepada seluruh pihak agar bisa berpartisipasi secara aktif dalam menyukseskan pesta demokrasi tersebut dengan membentuk tim kecamatan dan desa secepatnya. Sementara itu, Wakil Bupati Butur, Ahali, mengungkapkan, Pilkades serentak tahun ini merupakan untuk kedua kalinya digelar. Tahap pertama tahun 2017 yang diikuti 43 desa dan kedua tahun 2022 ini untuk 39 wilayah.

Dalam pelaksanaan Pilkades ini tentu suhu politik dan dinamika masyarakat Kabupaten Butur di pedesaan akan meningkat. Terjadi peningkatan kadar kerawanan Kamtibmas yang perlu diantisipasi semua pihak terkait. “Beberapa kerawanan yang perlu mendapat perhatian kita antara lain adalah, terjadinya konflik antar pendukung, politik uang, unjuk rasa dengan menggerakan massa pendukung yang berpotensi mengarah ke anarkis. Ini sangat perlu diantisipasi dengan baik,” tegasnya.

Mantan Kapolsek Kulisusu itu menambahkan, semua pihak yang terkait Pilkades, khususnya panitia pelaksana agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab demi terselenggaranya agenda tersebut dengan tertib, aman dan lancar sesuai dengan ketentuan berlaku. “Kemudian, di setiap kegiatan pemilihan kepala desa wajib melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 72 tahun 2020,” tandasnya. (b/had)

Tinggalkan Balasan