KENDARINEWS.COM — Tersebarnya dialog pejabat yang sudah mendapat vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster menuai kecaman dari berbagai kalangan. Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto menilai peristiwa itu sangat memalukan.
“Para pejabat jangan memberi teladan tidak baik di tengah penderitaan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ini. Jangan mentang-mentang pejabat lalu boleh melanggar aturan dan melukai rasa keadilan masyarakat,” ujar Mulyanto kepada wartawan, Jumat (27/8).
Mulyanto mengatakan, sesuai aturan, vaksin dosis ketiga mestinya hanya diberikan kepada tenaga kesehatan karena mereka yang paling rentan terpapar Covid-19. Menurutnya, jika para pejabat negara ingin vaksin dosis ketiga, sebaiknya diberikan setelah masyarakat secara umum mendapat dosis lengkap.
“Itu pun bagusnya menggunakan vaksin Merah Putih yang sedang disiapkan. Sebaiknya sekarang ini kita fokus menuntaskan vaksinasi dosis satu dan dua untuk masyarakat umum. Kalau sudah selesai barulah berikan vaksin dosis ketiga bagi siapapun yang membutuhkan. Itu baru adil,” ungkapnya.
Berdasarkan info harian dari Our World in Data, persentase penduduk Indonesia yang sudah divaksin baru sebesar 21 persen. Dari angka tersebut, 9,4 persen di antaranya sudah mendapat vaksin lengkap sementara 12 persen sisanya baru mendapat vaksin dosis pertama.
Angka ini terpaut jauh dengan cakupan vaksinasi di India yang mencapai 33 persen dari total penduduk, di mana 24 persen sudah mendapat vaksin lengkap dan 9,6 persen baru mendapat vaksin dosis pertama.
Sementara, kecepatan vaksin Indonesia masih di bawah 1 juta penduduk per hari. Sedangkan di India sudah mencapai 4,6 juta penduduk perhari. “Kalau melihat data itu harusnya kita malu main-main menghadapi masalah serius ini. Masih banyak PR yang harus dituntaskan untuk menanggulangi pandemi ini,” pungkasnya. (jpg)