KENDARINEWS.COM — Wacana sosok panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto terus bergulir. Siapa pun sosoknya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) meminta Panglima TNI harus memiliki komitmen mencegah pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Menurut Manajer Advokasi ELSAM M. Busyrol Fuad, ada beberapa kriteria untuk panglima TNI. Selain harus bebas dari pelanggaran HAM di masa lalu, juga memiliki rekam jejak yang baik. “Calon Panglima TNI harus berkomitmen untuk memastikan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk untuk mencegah terjadinya keberulangan pelanggaran HAM,” ujar M. Busyrol Fuad di Jakarta, Minggu (8/8).
Berdasar Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, masa dinas keprajuritan untuk perwira paling tinggi sampai usia 58 tahun. Lebih jauh M. Busyrol Fuad mengatakan, calon Panglima TNI harus menghormati dan berkomitmen dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam tugas dan fungsi TNI. “Calon panglima TNI harus melanjutkan agenda-agenda reformasi militer, khususnya untuk membangun TNI yang lebih professional kedepan,” tambahnya.
Dalam pergantian panglima TNI ada soal keberimbangan rotasi antarmatra. Jika merujuk UU TNI, sebenarnya cukup jelas bahwa pergantian Panglima TNI perlu dilakukan dengan memastikan keberimbangan dalam rotasi antar matra. “Jangan sampai terjadi kecemburuan di internal sehingga berdampak pada soliditas di internal TNI,” paparnya.
Bila pada perspektif keberimbangan rotasi antarmatra, maka saatnya Presiden merotasi pimpinan TNI dari AU ke AL. Langkah normatif itu dianggap penting untuk memperhatikan dan menjaga stabilitas internal TNI.
Di sisi lain, Busyrol enggan berkomentar lebih jauh terhadap sosok Laksamana TNI Yudo Margono yang kini menjabat sebagai kepala staf angkatan laut (KSAL) dan KSAD Jenderal Andika Perkasa. Kedua jenderal bintang empat ini digadang menjadi suksesor untuk Marsekal Hadi Tjahjanto. (jpg)
