KENDARINEWS.COM — Urus Kartu Tanda Penduduk (KTP), bayar pajak dan urusan lainnya kini lebih mudah. Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana telah mengintegrasikan seluruh layanan melalui satu atap yang diberinama Mall Pelayanan Publik (MPP). Tak heran, gagasan Bupati Bombona, H Tafdil dan wakilnya Johan Salim menuai apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Plt Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III KemenPAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan mengaku salut dengan keseriusan Pemkab Bombana membenahi layanan publik melalui MPP. Pasalnya, pembangunan MPP mampu direalisasikan dalam kurung tiga bulan saja.
“Tentu hal itu tak bisa terwujud tanpa adanya niat, komitmen dan inovasi di dalam diri seorang pimpinan. Komitmen pak Bupati luar biasa dan patut kita apresiasi,” kata Yusuf Kurniawan saat melakukan sosialisasi dan Pemantapan Penyelenggaraan MPP Bombana, Selasa (23/3). MPP Bombana kata dia, akan terus didorong untuk disempurnakan. Apalagi layanan ini pertama di Sultra sehingga akan menjadi model percontohan bagi daerah lainnya. Mal pelayanan ini diharapkan bisa memotivasi daerah lain melakukan gebrakan baru, guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terintegrasi dalam satu gedung.
“Tidak hanya melakukan sosialisasi dan pemantapan MPP, kunjungan kami ini juga dimaksudkan untuk melihat langsung gedung MPP Bombana. Sebelum diresmikan, berbagai ketentuan harus sesuai dan sejalan dengan aturan yang telah digaungkan KemenPAN-RB,” tutur Yusuf Kurniawan. Pengelolaan MPP Bombana kata dia, sejauh ini sudah baik. Namun demi penyempurnaanya tentu ada beberapa masukan yang diberikan oleh Pemkab Bombana agar lebih baik lagi. Sebab, MPP Bombana ini pertama di Sultra, sehingga bakal menjadi piloct project bagi daerah lainya.
“Karena MPP Bombana ini merupakan pertama di Sultra, tentu kita terus dorong gedung MPP Bombana ini untuk lebih sempurna lagi. Terlebih lagi, MPP Bombana ini bakal menjadi contoh bagi daerah lain. Sehingga, apa yang ada di dalam MPP ini haruslah sesuai dengan konsep yang diusung Kemenpan RB,” katanya. Dengan adanya sekat-sekat, konsep keterbukaan yang kami bangun menjadi tidak terlihat. Karena pelayanan dilakukn didalam counter. Kami arahkan untuk dibuka agar pelayanan bisa dilakuakn di luar. Hal ini tentu sejalan dengan konsep transparansi dan keterbukaan yang Kemenpan RB usung dalam setiap pembangunan MPP ini,” terangnya.
Bupati Bombana H. Tafdil mengungkapkan pendirian MPP Bombana ini tidak lain bertujuan untuk memudahkan pelayanan perizinan kepada seluruh masyarakat Bombana. Agar lebih cepat, efisien dan transparan. Makanya, kedatangan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III begitu penting. “Tentu, berbagai masukan yang telah diberikan secepatnya bakal dilakukan, demi penyempurnaan MPP Bombana ini,” pungkasnya. (b/idh)
