KENDARINEWS.COM — Sisa waktu pengerjaan sejumlah proyek pemerintah, tinggal satu bulan lagi. Padahal, progres penuntasan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya terlihat maksimal jelang akhir tahun. Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara (Butur) mendesak para kontraktor segera memaksimalkan pengerjaan paket proyek, terutama pengaspalan jalan, agar akses transportasi yang rusak parah segera dapat kembali mulus. Apalagi keluhan mayoritas masyarakat di Lipu Tinadeakono Sara itu terkait kondisi jalan berlubang dan rawan terjadi kecelakaan.
“Sebagai bentuk pengawasan pengerjaan di lapangan, kami minta kontraktor segera menuntaskan pengerjaan pembangunan infrastruktur. Dikebut agar tepat waktu. Sebab sisa waktu tinggal satu bulan lebih. Batas pencairan kegiatan paket proyek paling lambat 23 Desember, setelah itu libur panjang. Ini harus diperhatikan,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Butur, Wawan Wardaya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/11).
Ia mengungkapkan, pembangunan infrastruktur jalan dibenahi dengan pengaspalan ada lima ruas jalan kabupaten menghabiskan anggaran puluhan miliar. Kemudian, pengentasan daerah yang kesulitan mendapatkan akses air bersih juga terus dilakukan. Tahun ini, kembali digelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk pengembangan jaringan perpipaan sistem penyediaan air minum (SPAM) pada beberapa desa.
“Tiga paket Pengembangan jaringan perpipaan SPAM sementara dilelang untuk di Desa Waculaea, Kecamatan Kulisusu. Anggaraannya sebesar Rp 554 juta. Ada juga pengembangan jaringan perpipaan SPAM Desa Sumampeno Kecamatan Wakorumba Utara Rp 389 juta dan pengembangan jaringan perpipaan di Desa Konde, Kecamatan Kambowa Rp 466 juta,” rinci Wawan Wardaya.
Ia menegaskan, menjaga kualitas dalam membangun infrastruktur jalan dan SPAM wajib dipenuhi sesuai standar mutu. Agar kontraktor dapat terus berdaya saing, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi pasca pandemi Covid-19. Kualitas merupakan tuntutan utama yang harus diperhatikan dalam menjaga kepercayaan masyarakat, sebab pembangunan infrastruktur menggunakan uang negara.
“Kontraktor bertugas menjamin kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis. Sedangkan Dinas PUPR mempertanggungjawabkan uang negara dengan transparan dan tepat sasaran,” tandasnya. (b/had)
