KENDARINEWS.COM — Praktek money politik pada kontestasi pilkada sering kali terjadi. Bahkan dianggap lumrah oleh beberapa masyarakat. Jelang pemungutan suara 9 Desember 2020, diduga praktek politik uang akan merebak.
Pengamat Politik Sultra, Dr. Najib Husain mengungkapkan sejak para kandidat memulai pergerakannya mengumpulkan dukungan kursi partai politik, aroma money politik sudah terasa. Pasalnya, dalam mendapatkan rekomendasi dari partai tertentu, telah menjadi rahasia umum terdapat transaksi kapital yang istilahnya biasa disebut sebagai mahar politik.
“Fenomena ini telah lama mendera perpolitikan di Indonesia dan boleh dikata sudah mendarah daging dalam perut sistem demokrasi Indonesia. Sehingga amat sulit untuk dihilangkan,” katanya, kemarin.
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Halu Oleo itu mengurai politik uang di pilkada tahun ini masih berpotensi besar terjadi. Apalagi situasi ekonomi masyarakat yang sedang lesuh akibat pengaruh wabah Covid-19.
Salah satu alasan masyarakat terlibat dalam praktek money politik karena bentuk kekecewaan kepada kandidat yang sangat sering terjadi ketika terpilih, aspirasi mereka menjadi terabaikan. Karena itu, ketika ada tim pemenangan paslon datang menawarkan uang sebagai mahar untuk menjatuhkan pilihan kepada kandidat yang diperintahkan, biasanya tidak pikir panjang langsung menerima. Kendati tidak semua, namun cukup banyak. Baik secara sukarela maupun dalam keadaan terpaksa.
“Masyarakat menilai ajang pilkada sebagai kesempatan mendapatkan isi kantong para paslon. Karena dalam pandangan umum mereka, ketika paslon terpilih sangat kecil kemungkinan untuk memerhatikan aspirasi masyarakat. Namun tidak semua masyarakat yang punya persepsi seperti itu,”beber Najib.
Untuk meminimalisir praktek politik uang, pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mesti bekerja keras melakukan pemantauan serta pengawasan secara ketat. Turut melibatkan masyarakat dan melakukan sosialisasi serta edukasi tentang dampak buruk praktek politik uang.
“Bawaslu harus berintegrasi dengan masyarakat, terutama menggaet para tokoh yang dianggap berpengaruh. Sehingga membantu memberikan pemahaman agar tidak terlibat dalam siklus praktek money politik,”tandas Najib Husain. (m6/b).
