KENDARINEWS.COM — Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Muna, tengah dikaji Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Opsi kebijakan itu disiapkan setelah ruang fiskal dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sedikit leluasa menyusul lunasnya utang daerah. Bupati Muna, LM. Rusman Emba, menerangkan, APBD telah dibebankan utang daerah sebesar Rp 91 miliar dan diangsur selama lima tahun. Pemkab harus membayar per tahun sebesar Rp 20 miliar dengan memplot anggaran dari dana alokasi umum (DAU).
Padahal DAU Muna yang hanya sebesar Rp 680 miliar sudah cukup berat, karena lebih dari separuhnya dialokasikan untuk gaji pegawai. Utang Pemkab tersebut resmi lunas tahun ini. Dengan demikian, APBD 2021 diproyeksi memiliki ruang fiskal lebih luas. “Sebenarnya direncanakan dari sebelum-sebelumnya, tapi kondisi keuangan kita terbatas. Setelah utang lunas, opsi TPP ini diproyeksi bisa diterapkan,” paparnya, kemarin.
Mantan Ketua DPRD Sultra itu menerangkan, pemberian TPP bagi PNS rencananya mulai diberlakukan 2021 mendatang. Pemkab telah mengkalkulasi dengan jumlah pegawai sebanyak 6.115 orang, TPP diproyeksi akan menghabiskan anggaran sedikitnya Rp 24 miliar. “Itu hitungan awal. Dengan jumlah biaya itu, kita sudah cukup mampu,” urainya. Rusman menerangkan lebih jauh, kebijakan ini masih akan disiapkan payung hukumnya, termasuk ketentuan teknisnya berupa besaran, penilaian kinerja dan pembayaran. Namun
tidak menuntup kemungkinan pula nominalnya akan menyesuaikan TPP di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. “Kita akan sesuaikan dengan TPP di Pemprov,” proyeksi Rusman Emba. (b/ode)
Proyeksi Pemberian TPP bagi PNS Pemkab Muna :
- Rencananya mulai diberlakukan tahun 2021 mendatang.
- Jumlah pegawai sebanyak 6.115 orang
- Besaran TPP diprediksi mencapai Rp 24 miliar
- Nominalnya akan menyesuaikan TPP Provinsi Sulawesi Tenggara.
*) Masih akan disiapkan payung hukumnya.
- Termasuk ketentuan teknis besaran, penilaian kinerja dan pembayaran.
