KENDARINEWS.COM — Pemerintah Venezuela mengecam keras serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat (AS) di wilayahnya. Dalam pernyataan resmi, Caracas menyatakan menolak dan mengecam “agresi militer yang sangat serius” oleh AS, setelah jet tempur Amerika dilaporkan terbang rendah dan menggempur fasilitas militer di Venezuela.
Serangan tersebut disebut menargetkan situs sipil dan militer di kota Caracas serta negara bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira. Pemerintah Venezuela menegaskan akan membela diri terhadap aksi tersebut dan menuduh AS berupaya melakukan perubahan rezim. “Seluruh negara harus aktif untuk mengalahkan agresi imperialis ini,” bunyi pernyataan pemerintah, yang juga menyerukan pertemuan Dewan Keamanan PBB segera, dilansir CBS News.
Serangan ini terjadi beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump memberi lampu hijau kepada militer untuk melakukan operasi darat di Venezuela, menurut dua pejabat AS yang berbicara kepada CBS News dengan syarat anonim terkait masalah keamanan nasional. Para pejabat militer sempat membahas kemungkinan operasi pada Hari Natal, namun prioritas diberikan pada serangan udara di Nigeria terhadap target ISIS.
Hari-hari pasca Natal membuka peluang lebih luas untuk serangan potensial terhadap Venezuela, namun operasi akhirnya ditunda karena kondisi cuaca. Pejabat militer AS mengatakan mereka menunggu cuaca yang menguntungkan demi keberhasilan misi.
Sebelum serangan darat, Trump menyarankan agar Presiden Venezuela Nicolás Maduro mundur. Namun, Trump tidak memastikan apakah peningkatan kekuatan militer AS bertujuan menggulingkan Maduro. Pada 22 Desember, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa akan “bijaksana” bagi Maduro untuk meninggalkan kekuasaan, tetapi “terserah dia apa yang ingin dia lakukan.” Kepala staf Gedung Putih, Susie Wiles, lebih tegas, menyebut Trump ingin “terus menekan sampai Maduro menyerah.”
Trump juga menegaskan pada pertengahan Desember bahwa Venezuela “benar-benar dikelilingi oleh Armada terbesar yang pernah dikumpulkan dalam sejarah Amerika Selatan” dan menambahkan melalui media sosial Truth Social bahwa tekanan tersebut akan membuat Venezuela “mengembalikan semua minyak, tanah, dan aset lainnya yang sebelumnya mereka curi dari kita.”
Sejak September, militer AS telah melancarkan lebih dari 30 serangan terhadap kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di Karibia dan Pasifik Timur, menewaskan lebih dari 110 orang. Serangan pertama pada 2 September memicu kontroversi ketika militer AS melanjutkan serangan setelah menemukan dua orang selamat. Kritikus di Kongres menyerukan penyelidikan apakah tindakan tersebut termasuk kejahatan perang.
Pada 10 Desember, AS menyita kapal tanker minyak bernama The Skipper di lepas pantai Venezuela. Operasi diluncurkan dari kapal induk USS Gerald R. Ford, yang telah berada di wilayah tersebut selama beberapa minggu sebagai bagian dari peningkatan kekuatan AS, menurut sumber CBS News. Jaksa Agung Pam Bondi mengunggah video berdurasi 45 detik yang menunjukkan personel bersenjata turun dari helikopter ke dek kapal, menyatakan kapal tersebut digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi dari Venezuela dan Iran.
Kurang dari seminggu kemudian, Presiden Trump mengumumkan “blokade total dan lengkap” terhadap kapal tanker minyak yang dikenai sanksi masuk dan keluar dari Venezuela. AS kemudian menyita kapal tanker kedua pada 20 Desember dan mengejar kapal tanker ketiga yang menolak untuk dinaiki dan melarikan diri.
Dalam serangan darat yang mungkin pertama dalam kampanye ini, Trump mengatakan pada akhir Desember bahwa AS telah “menghancurkan” sebuah “fasilitas besar” yang diduga terkait perdagangan narkoba. Target ini disebut sebagai “area dermaga tempat mereka memuat kapal-kapal dengan narkoba,” namun lokasi dan detail lebih lanjut tidak diungkapkan.
Pemerintah Venezuela menilai operasi-operasi tersebut, termasuk penyitaan kapal tanker minyak, sebagai tindakan “pembajakan” dan menuduh administrasi Trump berupaya melakukan perubahan rezim. (Sindonews)
