KENDARINEWS.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengadopsi model retreat nasional yang sebelumnya diterapkan Presiden Prabowo Subianto kepada para kepala daerah. Langkah ini ditempuh sebagai strategi meningkatkan kapasitas perangkat daerah sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Pendekatan tersebut diterapkan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Asrama C Kantor BPSDM Sultra, Rabu (10/12/2025). Kegiatan akan digelar selama empat hari, mulai 10 hingga 13 Desember 2025. Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, melalui Wakil Gubernur Ir. Hugua, M.Ling., membuka langsung kegiatan tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., selaku ketua panitia, menjelaskan bahwa Rakor ini merupakan pengembangan dari tiga tahap retreat sebelumnya yang digagas di tingkat nasional dan daerah.
“Retret pertama dilaksanakan di Magelang. Lalu retret kedua di Jatinangor oleh Kementerian Dalam Negeri. Retret ketiga kemudian dievaluasi dan dimodifikasi menjadi kegiatan rapat koordinasi, yang diikuti para Sekda kabupaten/kota dan provinsi serta seluruh Kepala Bappeda,” ujar Asrun Lio dalam keterangan resminya, Rabu (10/12/2025).
Rakor tahun ini menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi strategis, antara lain Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Dirjen BKPSDM, Kapolda Sultra, Danrem, serta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati). Kegiatan menggunakan format retreat dengan diskusi meja besar, diskusi meja kecil, serta aktivitas lapangan untuk menciptakan suasana interaktif dan dinamis bagi seluruh peserta.
Asrun menegaskan bahwa Pemprov Sultra mengadopsi praktik baik dari pelaksanaan retreat nasional tersebut dan menyesuaikannya dengan kondisi serta kebutuhan di daerah.
“Tujuannya adalah melakukan sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Rakor Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah ini menjadi tindak lanjut konkret dari model retreat tersebut,” terangnya.
Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, menyampaikan bahwa era disrupsi menimbulkan tantangan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karena itu dibutuhkan inovasi, kolaborasi, dan kebersamaan antarperangkat daerah demi mewujudkan pelayanan publik yang optimal.
“Semua tantangan ini bukan hambatan, tetapi peluang untuk inovasi, perubahan, dan perbaikan sistem,” kata Hugua.
Mantan Bupati Wakatobi itu juga menekankan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan kebijakan nasional, terutama dalam mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta percepatan program berbasis hasil.
“Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada struktur organisasi, tetapi pada karakter, komitmen, dan integritas setiap pegawai,” imbuhnya.
