KENDARINEWS.COM — Menjelang pemungutan suara pada 26 November, sorotan internasional tertuju pada seorang politisi daerah di Namibia, Adolf Hitler Uunona, anggota dewan dari Partai Swapo, yang diproyeksikan mempertahankan kursinya.
Uunona, 59 tahun, pertama kali menarik perhatian dunia pada 2020 ketika ia memenangkan konstituensi Ompundja dengan perolehan suara 85 persen. Ia meraih 1.196 suara, jauh mengungguli pesaingnya yang hanya memperoleh 213 suara, dari total pemilih terdaftar sebanyak 2.520 orang di daerah tersebut.
Popularitasnya dalam kancah internasional bukan karena kebijakan atau prestasi politik, melainkan karena namanya yang identik dengan diktator Jerman abad ke-20. Dalam wawancara dengan media Jerman Bild, Uunona menegaskan dirinya tidak memiliki hubungan dengan ideologi Nazi.
“Saya diberi nama Hitler oleh ayah saya, yang tidak memahami arti sejarah nama itu. Saat itu, bagi saya, itu hanyalah nama biasa,” ujarnya kepada BBC News. Ia menambahkan bahwa pemahaman tentang sejarah dan bobot nama tersebut baru muncul ketika ia beranjak dewasa.
Adolf Hitler Uunona adalah anggota lama Partai Swapo, yang memimpin Namibia sejak merdeka pada 1990. Di tingkat lokal, ia dikenal sebagai aktivis anti-apartheid dan memiliki reputasi kuat di komunitas Ompundja.
Meskipun Swapo tetap dominan di kawasan pedesaan seperti Ompundja, partai itu mengalami penurunan dukungan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk karena tuduhan suap yang melibatkan industri perikanan. Pada pemilu nasional terakhir, Swapo kehilangan kendali atas 30 kota besar, namun tetap mempertahankan pengaruh di banyak wilayah pedesaan.
Nama Uunona yang kontroversial juga mengingatkan pada hubungan sejarah Namibia dengan Jerman. Dari 1884 hingga 1915, wilayah ini menjadi bagian dari German South West Africa, di mana Kekaisaran Jerman membunuh puluhan ribu warga Nama, Herero, dan San dalam peristiwa yang oleh sebagian sejarawan disebut sebagai “genosida yang terlupakan”.
Warisan kolonial Jerman masih terlihat, dari nama kota hingga komunitas penutur bahasa Jerman. Awal tahun ini, pemerintah Namibia menolak tawaran reparasi senilai 10 juta euro dari Jerman, menuntut penawaran yang direvisi untuk mengakui kekejaman kolonial awal abad ke-20.
Pemilu yang akan berlangsung pada 26 November dipantau ketat, tidak hanya karena dinamika politik lokal, tetapi juga karena perhatian internasional yang terfokus pada nama unik salah satu kandidatnya. (CNBC Indonesia)
