KENDARINEWS.COM — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan pemerintah akan menerapkan perubahan aturan terkait skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perubahan ini tengah dibahas bersama sejumlah menteri dalam rapat koordinasi yang digelar pada Senin (17/11/2025) di gedung Kemenko Ekonomi, Jakarta.
Airlangga menjelaskan, salah satu perubahan penting adalah pembagian jenis KUR berdasarkan plafon yang diberikan kepada debitur, yang akan mulai berlaku pada tahun depan. Meskipun dibagi dalam beberapa jenis, besaran bunga KUR tetap 6%. “Dalam kebijakan itu dilanjutkan bahwa KUR itu ada tiga level. Yaitu KUR yang di bawah 10 juta, kemudian super mikro. Kemudian KUR yang di bawah Rp100 juta tanpa agunan. Kemudian KUR kecil yang Rp100 sampai dengan Rp500 juta,” ujarnya, dikutip dari CNBC Indonesia.
Ia menambahkan bahwa anggaran yang disiapkan untuk program KUR ini mencapai Rp 300 triliun. “Angka 300 triliun itu tidak termasuk 130 triliun yang perumahan. Jadi ini nantinya akan menjadi on top. Tetapi tahap awal yang kita harapkan bisa diselesaikan dalam kuartal 1 itu sekitar targetnya 28 triliun,” kata Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan strategi untuk menarik debitur baru, antara lain dengan menerapkan single tarif bunga 6% untuk sektor produksi, pertanian, dan perdagangan untuk ekspor. KUR untuk sektor pertanian serta kredit investasi industri padat karya juga tetap dilanjutkan. Airlangga menegaskan bahwa KUR terkait kredit program perumahan juga akan didorong agar implementasinya lebih efektif.
Airlangga juga menyinggung kesiapan perbankan dalam menyalurkan program KUR tersebut. “Kemudian kita minta ke depan ini juga akan disiapkan, terutama kesiapan perbankannya. Jadi kami minta kepada Danantara dan juga kepada KP BUMN untuk mendorong sistem perbankan untuk bisa menyalurkan kredit untuk sektor perumahan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Airlangga mendorong penguatan kegiatan terkait penjaminan KUR yang akan dibahas bersama asosiasi untuk memastikan mekanisme penyaluran kredit berjalan optimal. Pemerintah menekankan, peran asosiasi dan perbankan menjadi kunci agar KUR dapat menjangkau lebih banyak debitur, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi sektor mikro, kecil, dan menengah.
