KENDARINEWS.COM—Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara menekankan pentingnya peran Inspektorat dalam mengawal penggunaan anggaran dan memastikan kinerja pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 di Claro Kendari, Selasa (12/11).
Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto mengatakan, pelaksanaan rakor tersebut bertujuan untuk mengkonsolidasikan kembali apa saja tugas dan fungsi (Tusi) saat ini dan kemudian upaya-upaya perbaikan kedepan.
“Apakah itu secara teknis, sinergitas, kolaborasi yang lainannya seperti dengan UPP Saber Pungli Kemudian juga BPKP dan stakeholder yang terakhir itu yang pertama. Kemudian kedua kalau tadi berbicara pengawasan anggaran ya itu sudah merupakan tusinya,” kata Andap Selasa (12/11).
Penjabat Gubernur mengingatkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan anggaran sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya korupsi dan kolusi di lingkungan pemerintah.
“APIP harus berperan aktif dalam mengantisipasi potensi kecurangan dan menerapkan sistem peringatan dini (early warning system) dalam upaya mendeteksi penyimpangan,” ujarnya.
“Selain itu, APIP diharapkan mampu menjadi role model integritas serta memastikan adanya quality assurance dalam setiap proses pengawasan,”tambahnya.
Andap menambahkan, tugas dan fungsi inspektorat teridiri dari audit, review dan seterusnya sampai dengan penyusuran laporan.
“Ada juga tugas-tugas mandatori yang diberikan dari kementerian. Sebut saja tadi menyangkut WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan lain-lain banyak. Jadi disini intinya adalah kita konsolidasi kembali,” jelasnya.
Andap juga menekankan tujuh fokus utama yang harus menjadi prioritas Inspektorat di 17 Kabupaten/kota yakni: bagaimana mencegah dan mendeteksi dini berbagai bentuk penyimpangan, termasuk dengan sistem peringatan dini.
Kedua menjaga integritas APIP sebagai role model, yang berperan sebagai quality assurance., ketiga menutup celah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di pemerintahan. Keempat meningkatkan indeks integritas pemerintah agar menjadi lebih baik.
“Selanjutnya kelima, mengoptimalkan pengawasan terhadap pelayanan publik, administrasi keuangan, dan kedisiplinan ASN dengan prinsip “zero mistake.” Keenam mengembangkan inovasi kreatif untuk menghadapi tantangan, menjaga moralitas, dan etika pegawai dan terakhir ketujuh memastikan keterlibatan masyarakat dalam merancang program pemerintah daerah,”paparnya.
Andap mengingatkan agar ASN menjaga keberlanjutan dan efektivitas program-program pemerintah, sejalan dengan arahan kementerian dan lembaga terkait.
Selain itu, Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi program pemerintah daerah dengan visi dan misi Presiden, yang mencakup delapan misi, delapan program prioritas hasil terbaik, serta 17 program utama. Pemerintah daerah diinstruksikan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan proaktif dalam melayani masyarakat.
“Karena itu saya mengingatkan pentingnya efisiensi dalam penggunaan APBN/APBD dan mengutamakan pelibatan masyarakat dalam perancangan program,”tegasnya.
Penjabat Gubernur juga menekankan pentingnya deklarasi perjanjian kinerja sebagai upaya penguatan pengawasan internal menuju tahun 2025. “Sebagai APIP, kita bertanggung jawab untuk mengawal setiap program kerja di tahun depan, sesuai arahan Presiden, demi menjaga eksistensi dan integritas pemerintah dalam melayani masyarakat,” tegasnya.
Di samping itu, Andap juga menyampaikan beberapa pesan yakni 14 hari lagi menuju Pilkada. Olehnya ia mengajak untuk menyukseskan pilkda di dalam pengelenggaraannya.
“Sebagai pengawas juga harus bisa menunjukkan eksistensinya di dalam mendekatkan aturan ASN harus netral. Mohon doanya semoga kita dari waktu ke waktu itu semakin lebih baik lagi,” pungkasnya. (rah/kn)
