KENDARINEWS.COM–Penjabat (Pj) Bupati Konawe Harmin Ramba konsisten membuat perencanaan pembangunan yang baik dan terukur.
Dalam menyusun perencanaan pembangunan di Konawe, Harmin Ramba mencoba mendengar langsung apa yang menjadi keinginan warganya. Salah satunya, lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Seperti yang dilakukannya Selasa (20/2), Harmin Ramba menghadiri Musrenbang tingkat kecamatan Morosi yang digelar di balai desa Tondowatu. Harmin menyerap banyak aspirasi dari warga lingkar tambang saat kegiatan itu. Keluhan warga komplek mega industri PT VDNI, saat itu pula langsung diatensi Pj Bupati Harmin Ramba. Salah satunya, terkait peningkatan infrastruktur jalan.
Harmin Ramba mengatakan, warga di kecamatan Morosi sebagian masih mengeluhkan jalan yang rusak. Misalnya, ruas yang menghubungkan desa Pakue Jaya dan desa Morosi. Ia menyebut, ruas Pakue Jaya-Morosi itu, bakal diperbaiki tahun 2024 lewat Inpres Jalan Daerah (IJD).
“Pengaspalan jalan Pakue Jaya-Morosi kita ajukan lewat IJD. Yang disetujui pemerintah pusat dan akan diaspal tersebut, panjangnya 4,8 km,” ujar Harmin Ramba dihadapan warga lingkar tambang PT VDNI, saat Musrenbang di balai desa Tondowatu, Selasa (20/2).
Harmin juga menyebut, selain ruas Pakue Jaya-Morosi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe bakal menganggarkan duit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Konawe tahun 2024 untuk mendirikan jembatan gantung yang menghubungkan desa Diolo dan desa Morosi. Keputusannya membangun jembatan Diolo-Morosi itu, seketika diambil usai salah seorang warga setempat mengusulkan pembangunan infrastruktur tersebut saat Musrenbang berlangsung.
“Bappeda Konawe segera atensi ini. Masukkan di APBD Induk. Saya pikir ini tidak terlalu membebani APBD. Apalagi cuma 14 meter bentangannya yang membelah kali Pohara,” seru Harmin Ramba menginstruksikan Kepala Bappeda Konawe, Sriany yang turut hadir saat Musrenbang tingkat kecamatan Morosi tersebut.
Mantan Camat Abuki itu mengemukakan, selain infrastruktur, warga juga mengusulkan aspirasi ke Pemkab Konawe terkait ketersediaan air bersih di pemukiman sekitar areal lingkar tambang PT VDNI. Masyarakat meminta adanya upaya peningkatan akses air bersih yang lebih merata dan terjangkau. Dari hasil dialog saat Musrenbang itu, Harmin Ramba menyebut warga Morosi saat ini kesulitan memperoleh air bersih. Masyarakat memang punya saluran perpipaan, namun belum maksimal memenuhi kebutuhan air bersih penduduk. Terlebih, saluran primer dan sekunder, ditutup sepihak oleh pihak perusahaan industri di Morosi. Masyarakat setempat pun meminta ada intervensi dari Pemkab Konawe.
“Harusnya ini bisa diakomodir lewat dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Nanti saya akan pertanyakan ke pihak manajemen PT VDNI dan PT OSS. Mungkin setelah pihak perusahaan melunasi dulu kewajiban pajaknya ke Pemkab Konawe. Tapi sambil menunggu itu, kita akan bantu dulu pembangunan sumur bor supaya masalah air bersih bisa teratasi,” bebernya.
Harmin Ramba menambahkan, persoalan sampah juga menjadi masalah yang dikeluhkan warga lingkar tambang Morosi. Masyarakat mengaku kewalahan dalam menangani sampah diwilayah itu. Terlebih, tak ada armada pengangkut sampah yang beroperasi di wilayah setempat. Limbah yang berada di bak sampah yang disediakan pemerintah desa maupun kecamatan, membusuk begitu saja lantaran tak ada kendaraan pengangkut sampah di kecamatan Morosi.
“Penanganan sampah di Konawe, selama ini memang hanya terpusat di kota Unaaha. Masyarakat Morosi minta armada pengangkut sampah. Ini kita akan pikirkan terkait penanganan sampah di Morosi supaya terintegrasi. Sebab, saya bisa langsung anggarkan itu mobil pengangkut sampah. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau sudah ada mobilnya, mau dibawa kemana (sampahnya). Rute pengangkutannya juga harus jelas,” ungkapnya panjang lebar.
Berkaitan dengan itu, Mantan Kabid Fispra Bappeda Sultra itu mengemukakan, dari laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Konawe Ilham Jaya, masalah sampah di Morosi sebenarnya dapat segera diatasi. Pemerintah pusat seyogyanya siap membantu pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di kecamatan Morosi. Hanya saja, Pusat mensyaratkan adanya lahan yang mesti disiapkan oleh Pemkab Konawe minimal seluas 5 hektare untuk dibangunkan TPAS.
“Saya sudah perintahkan Kadis PUPR Konawe, carikan lahan 5 hektare di Morosi. Kalau tanahnya milik masyarakat, Pemkab Konawe siap bayar. Asal lahannya ada, kita langsung eksekusi pembangunan TPAS di Morosi,” tegasnya. (adi/KN)
