KENDARINEWS.COM — Penantian publik tentang upaya menurunkan batas usia minimal capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun akhir terjawab. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan, menolak uji materi batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Uji materi itu diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, dengan pokok permohonan meminta MK menurunkan batas usia minimal capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun.
“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin, 16 Oktober 2023.
Menurut Anwar Usman, MK berwenang mengadili permohonan uji materi tersebut. Namun, MK berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya.
“Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” jelasnya.
Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa jika norma pasal 169 huruf q UU 7/2017 didalilkan para pemohon bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Sebab diskriminatif terhadap warga negara Indonesia yang berusia kurang dari 40 tahun maka dengan menggunakan logika yang sama dalam batas penalaran yang wajar, menurunkan menjadi 35 tahun tentu dapat juga dinilai merupakan bentuk pelanggaran moral.
“Ketidakadilan dan diskriminasi bagi yang berusia di bawah 35 tahun, terutama bagi warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih, yaitu WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin,” imbuhnya. (JP/KN)
