KENDARINEWS.COM–Pembangunan bendungan Ameroro di desa Tamesandi kecamatan Uepai, ditargetkan rampung pada Desember 2023. Tersisa tiga bulan bagi pelaksana pekerjaan untuk menuntaskan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Konawe tersebut.
Bendungan Ameroro masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) RI nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Dana fantastis sebesar Rp 1,428 Triliun, dialokasikan pemerintah pusat melalui APBN untuk membiayai pembangunan proyek bendungan Ameroro di Konawe.
Sayangnya, target penuntasan proyek itu kemungkinan bisa molor. Terjadi insiden di lokasi pembangunan bendungan Ameroro paket II, Selasa (12/9). Salah satu konstruksi bendungan Ameroro, ambruk. Longsornya dinding beton pada sisi kiri saluran peluncur pelimpah air (spillway) itu, ditengarai akibat lapisan beton tidak memiliki penyangga. Atas insiden itu, Kementerian PUPR pun diminta mengevaluasi kontraktor pelaksana pembangunan bendungan Ameroro yang notabene proyek nasional yang diteken Presiden RI Joko Widodo.
“Diduga kuat, bendungan ambruk karena kualitas bangunan tidak sesuai spesifikasi. Dimana, bendungan tersebut diduga tidak memiliki penyangga sehingga tidak mampu menahan beban,” ujar salah seorang warga kecamatan Uepai, Hendra, akhir pekan kemarin
Ia mengatakan, ambruknya dinding beton pada salah satu sisi kontruksi bendungan, memicu kepanikan dan kekhawatiran penduduk desa yang bermukim di seputaran PSN yang berlokasi di kecamatan Uepai tersebut. Hendra menuding pengerjaan proyek itu tidak memiliki perencanaan yang baik. Sebab, masih dalam tahap pengerjaan, salah satu dinding beton bendungan Ameroro malah ambruk.
“Sepertinya ada kejanggalan dalam pekerjaan ini. Bisa dibilang kegagalan kontruksi, karena proyek ini menggunakan anggaran Triliuan rupiah. Pemerintah pusat harus turun untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan bendungan Ameroro ini,” pintanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Konawe H Ardin mengemukakan, pihak-pihak yang berwenang tidak boleh menutup mata atas insiden ambruknya dinding beton di bendungan Ameroro. Ia juga meminta pihak kontraktor harus memberikan penjelasan yang meyakinkan kepada masyarakat bahwa kejadian serupa tidak akan terjadi dikemudian hari.
“Pihak yang berkompeten pun harus melakukan evaluasi atas kejadian ini. Apakah hal tersebut merupakan proses pekerjaan, ataukah memang ada kesalahan konstruksi. Ini yang harus clear di masyarakat,” imbuhnya.
Politikus PAN mengingatkan, pekerjaan bendungan Ameroro memiliki sejarah panjang didalam proses pembangunannya. Mulai dari sengkarut ganti rugi tanaman dan lahan masyarakat, kecelakaan lalulintas akibat sopir truk yang ugal-ugalan memuat material untuk keperluan pembangunan bendungan, serta sejumlah persoalan lainnya.
“Ini semua harus menjadi catatan khususnya Balai Wilayah Sungai (BWS) Kendari. Sebab, hal tersebut tentunya sangat meresahkan masyarakat. Apalagi insiden ambruk itu, masyarakat yang berada di seputaran kawasan PSN bendungan Ameroro pasti akan semakin was-was,” tandas H Ardin.
Untuk diketahui, pembangunan bendungan Ameroro dilaksanakan dalam dua paket pekerjaan. Yakni, paket I oleh kontraktor PT Wijaya Karya (Wika), PT Sumber Cahaya Agung, PT Basuki Rahmanta Putra (KSO). Adapun paket II, dikerjakan oleh PT Hutama Karya (HK) dan PT Adhi Karya (KSO). Bendungan Ameroro disiapkan untuk mengurangi risiko banjir dan menambah suplai air irigasi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan ketersediaan air di Sultra. (adi/kn)
