Pemilu 2024, Pengamat: Parpol Dituntut Optimalkan Proporsional Terbuka 

KENDARINEWS.COM—Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan terhadap sistem pemilihan umum (pemilu). Dengan demikian, sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka. Dalam konklusinya, MK menegaskan pokok permohonan mengenai sistem pemilu tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Alhasil, gugatan bernomor 114/PUU-XX/2022 itu gagal menjadikan pemilu sistem proporsional tertutup diberlakukan lagi. 

“Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan di gedung MK pada Kamis (14/6). 

Bagaimana tanggapan pengamat? Pengamat politik Sultra Dr. Najib Husain mengatakan, putusan MK tentang Pemilu digelar secara proporsional terbuka, telah sesuai dengan keinginan maupun harapan masyarakat Indonesia. Artinya MK tidak mencoba melawan arus, yang menjadi harapan besar seluruh kelompok rakyat. Sehingga MK bisa dianggap lembaga yang betul-betul independen, dan keputusannya tidak bisa ditekan, atau dipengaruhi oleh pihak luar. 

“Keputusan MK ini juga akan membantu proses kelancaran Pemilu. Karena jika MK memutuskan sistem tertutup sesuai dengan isu yang liar di publik beberapa waktu lalu, maka sudah pasti Pemilu berpotensi chaos dan merumitkan para Parpol, karena memengaruhi daftar Caleg yang sudah disusun,” kata Dr. Najib Husain, Kamis (15/6)./

Paling terpenting paska putusan MK tersebut, kata dia, yakni para parpol harus lebih berkualitas dalam mendampingi para caleg di Pemilu. Tidak membiarkan caleg berjuang sendiri, dan begitupun dengan partai. Karena tidak adanya pengawasan dan pendampingan yang baik oleh Parpol, maka para caleg berpotensi melakukan praktek-praktek politik yang mencederai konstitusi seperti money politik, black campaign, dan cara lain yang bermuara merusak tatanan demokrasi. 

Kemudian, lanjut Najib, adanya biaya Pemilu dalam sistem proporsional terbuka yang terlampaui mahal, juga mesti tercipta transparansi yang baik. Misalnya dalam penggunaan alat peraga kampanye yang biayanya cukup besar harus terang benderang penggunannya. Termasuk sosialisasi yang dibiayai oleh Penyelenggara Pemilu (KPU), bisa diminimalisir dengan memberdayakan parpol. 

“Dengan sistem tersebut, maka penyelenggaraan Pemilu proporsional terbuka bisa lebih hemat,” bebernya. 

Dr. Najib Husain menjelaskan, keberadaan para caleg, tidak boleh hanya sekedar memenangkan Parpol, tetapi bagaimana memperbaiki proses dalam tahapan pesta demokrasi. Artinya para caleg semaksimal mungkin menghindari adanta saling bersentimen antara satu dengan yang lain saat bertarung. 

“Kita berharap para caleg ketika tampil di masyarakat lebih cebderung menjual gagasan atau ide melalui program-program ke depan ketika terpilih. Itu lebih baik ketimbang saling bersinggungan antara caleg satu dengan lainnya,” jelas Dr. Najib. 

Sementara itu Ketua KPU Sultra Asril mengatakan, penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan atau menyelenggarakan Pemilu merujuk pada Undang-Undang. Apapun bentuk keputusan MK, maka KPU wajib taat. 

“Saat ini sudah diputuskan bahwa Pemilu digelar terbuka. Maka KPU juga patuh melaksanakan putusan tersebut,” kata Asrin, Kamis (15/6).

Mengenai tahapan Pemilu, kata dia, tetap berjalan normal. Karena sistem Pemilu juga tidak ada perubahan atau sama seperti pada Pemilu 2019. Dan saat ini tahapan Pemilu sudah memasuki verifikasi berkas Bacaleg DPRD baik tingkat provinsi maupun Kabupaten dan Kota. 

“In Syaa Allah hasilnya verifikasi berkas akan diumumkan 23 Juni 2023,” tandasnya. (ali/kn). 

Tinggalkan Balasan