Bahri Warning Aparatnya Soal Pajak

KENDARINEWS.COM–Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) Bahri warning aparatnya agar rutin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan Pajak Penghasilan (PPH) Sehingga segala bentuk perhitungan dan pem­bayaran pajak dapat terkonfir­masi dengan jelas.

“Kepada seluruh ASN agar melaporkan SPT masa PPH se­belum batas waktu yang diten­tukan yaitu 31 Maret 2023,” kata Bahri dalam sambutanya saat menghadiri kegiatan pekan penyampaian SPT ta­hunan PPH orang pribadi dan sosialisasi pemadanan NIK-NPWP oleh Kantor Pelayanan Pejak Pratama Baubau Senin (6/3).

Katanya, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran ne­gara. Termasuk pembangunan negara dalam berbagai aspek. Selain itu, pajak menempati posisi yang vital dalam rangka menjaga stabilitas harga seh­ingga inflasi dapat dikenda­likan.

Hal itu dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemun­gutan pajak, pelaporan paja, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

“Mari kita tertib melaporkan dan membayar pajak sebagai kewajiban yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Termasuk pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur,” iMBuh­nya.

Direktur Perencanaan Ang­garan Daerah pada Direk­torat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri itu juga menerangkan per 1 Januari 2024 seluruh nomor NPWP akan akan dilakukan singkro­nisasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik wajib pajak. Semua itu untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pemenu­han hak dan kewajiban perpa­jakan serta mendukung nilai efisienai.

“Jika ingin pembangunan berjalan lancar, maka tertiblah dalam melaporkan dan mem­bayar pajak,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kan­tor Pelayanan Pajak Pratama Baubau, Tangguh Dewantara mengungkapkan sosialisasi pekan penyampaian SPT ta­hunan PPH orang pribadi dan sosialisasi pemadanan NIK-NPWP yabg digelar di Mubar sebagai upaya dalam mendor­ong naksimalisasi pembayaran pajak.

“Menyampaikan peng­hasilan satu tahun melalui SPT tahunan menjadi kewajiban setiap wajib pajak. Kemudian tahun depan NPWP dihapus dan proses pembayaran pa­jam dapat dilakukan melalui NIK,” pungkasnya. (KN)

Tinggalkan Balasan