KENDARINEWS.COM — Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa kembali melakukan rotasi jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Terbaru, Kery melantik tujuh lurah serta sejumlah pejabat administrator dan fungsional pengawas. Konawe-1 tersebut memastikan, tak ada tendensi politik di balik pelantikan ASN tersebut. Ia berargumen, mutasi bukan karena suka atau tidak suka, tapi memang harus ada penyegaran. “Ini bagian dari penataan organisasi dan pembinaan para pegawai,” tegas bupati Konawe dua periode itu, kemarin.
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe, Ferdinand Sapan, menekankan beberapa aspek yang mesti dipahami oleh setiap ASN. Ia mengingatkan, hukum administrasi negara merupakan dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Poin pentingnya ada tiga. Yakni, segala sesuatu yang dikerjakan harus memiliki dasar hukum. Sebab, jika tak memiliki landasan hukum, akan berpotensi menjadi masalah dikemudian hari.
“Kemudian, ASN harus tahu dan memahami prosedur. Juga mesti paham kewenangan. Sebab, bisa jadi itu tugas kalian selaku Abdi Negara, tapi bukan kewenangan kalian,” ungkap Ferdinand Sapan. Ia mengingatkan, ASN harus memiliki jiwa integritas. Sebab jika hal itu tak ada, kemungkinan besar tidak akan bekerja secara jujur. Ia menambahkan, ASN harus pula mempunyai kompetensi. Ferdinand Sapan meyakini, suatu daerah akan mengalami kemajuan pesat jika ASN memiliki karakter ingin belajar. Apalagi baginya, ilmu itu selalunya bergerak maju dan tak pernah mundur. Sehingga, kompetensi ASN menjadi suatu hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita juga harus punya loyalitas, minimal ada dua. Yakni, loyal terhadap pekerjaan dan pada pimpinan. Jadi, jangan hanya loyal ke pekerjaan, tapi tidak ke atasan. Begitupun sebaliknya, loyal ke pimpinan tapi pekerjaan tidak ada yang beras. Itu masalah juga,” sambungnya.
Ferdinand menyebut, tantangan ASN ke depan semakin kompleks. Meliputi tantangan digitalisasi maupun globalisasi. Saat ini, segala pelayanan publik sudah menggunakan digitalisasi hingga tingkat desa ataupun kelurahan. Di tingkat desa misalnya, telah menerapkan sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) berbasis aplikasi digital.
“Tantangan terbaru saat ini, yaitu information overload. Itu suatu kondisi dimana ASN menerima informasi yang sangat banyak diwaktu yang bersamaan. Sehingga menjadi susah untuk mengambil keputusan,” tandasnya. (kn)
Komentar