KENDARINEWS.COM–Anggota DPR RI Kamrussamad mempertanyakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat harga minyak dunia sedang turun.
Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menjelaskan dalam sepekan terakhir, minyak mentah berjangka Brent menetap di level 96,72 dolar AS per barel, naik 13 sen. Sementara West Texas Intermediate AS berakhir 27 sen lebih tinggi pada level 90,77 dolar AS per barel. “Dua hal itu menunjukkan minyak dunia mengalami penurunan 1,5 persen pada pekan ini,” katanya, Rabu, (24/8).
Di sisi lain kata dia, APBN Perubahan 2022 telah mengubah asumsi “Indonesian Crude Price (ICP)”. Di mana sebelumnya 63 dolar AS per barel menjadi 100 dolar AS per barel. Perubahan itu diikuti dengan peningkatan alokasi APBN untuk subsidi BBM.
“Di tengah harga minyak dunia yang sedang turun di bawah 100 dolar AS per barel, padahal asumsi ICP dalam APBN di angka 100 dolar AS per barel adalah hal yang sangat aneh, kalau pemerintah berencana menaikkan harga BBM subsidi,” katanya.
Kamrussamad mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah mewacanakan rencana kenaikan BBM bersubsidi tersebut. Dia menegaskan APBN 2022 masih memiliki alokasi yang memadai untuk menanggung biaya subsidi BBM. “Opsi penaikan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini,” ujarnya.
Menurut dia, dasar rencana kenaikan itu karena membengkaknya beban subsidi BBM dari APBN hingga Rp 502 triliun karena APBN 2022 memang didesain sebagai penyangga bagi perekonomian masyarakat.
“Karena itu, yang perlu dicatat dari angka Rp 502 triliun itu yang dialokasikan sebagai subsidi energi sebesar Rp 208 triliun. Dan dari pagu subsidi BBM Rp 208 triliun pada 2022 belum semuanya terpakai,” ungkapnya.
Sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah mencermati rencana menaikkan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar karena akan berdampak pada kemampuan belanja masyarakat.
’’Kenaikan harga BBM jenis subsidi terutama Pertalite tolong benar-benar dicermati baik-baik oleh pemerintah. Apa kondisi masyarakat miskin saat ini siap hadapi kenaikan harga BBM,” katanya kepada jawapos.com di Jakarta.
Terlebih lagi, Bhima menuturkan Indonesia sendiri baru saja mengalami inflasi bahan pangan atau volatile food yang hampir menyentuh level 11 persen secara tahunan per Juli 2022. Menurutnya, masyarakat kelas menengah rentan terdampak karena sebelumnya mereka mampu beli Pertamax namun bermigrasi ke Pertalite karena harga Pertamax naik.
Di sisi lain, jika harga Pertalite naik, maka mereka akan mengorbankan belanja lain seperti yang tadinya bisa membeli baju, mau membeli rumah lewat KPR hingga menyisihkan uang untuk usaha baru akhirnya tergerus karena membeli bensin.
Bhima mengingatkan, hal tersebut akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul, serapan tenaga kerja terganggu hingga akhirnya pemulihan ekonomi tidak sesuai target pemerintah. ’’Target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar,” tegasnya. (jpg)
